Tingkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Nusron: Bekali petugas "Product Knowledge" dan "Hospitality"

Jakarta (ANTARA) - Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan "product knowledge" dan "hospitality" bagi petugas loket.

Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Ini perlu adanya "assesment" ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus "product knowledge" atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah "hospitality". Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).

Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan "hospitality" yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat.

“Jadi makanya ini "hospitality" tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif," ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan "back office".

"Nantinya petugas loket dan "front office" diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena "front end" kita kan di situ," kata Menteri Nusron.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya.

Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan pula penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan.

“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan "back office". Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (AR/YZ/Rel)