Padang (ANTARA) - Dalam lawatan kampanye hari keduanya, para pedagang di Pasar Ateh Kota Bukittinggi, Kamis (26/9/2024) menyampaikan keluhannya ke Mahyeldi.
Calon Gubernur Sumbar nomor urut 1 itu langsung disambut para pedagang saat blusukan di pasar tersebut.
Setiap kali Mahyeldi, yang akrab disapa Buya, melintasi toko-toko di pasar tersebut, keluhan pedagang terdengar, mengeluhkan sepinya aktivitas jual beli yang semakin hari, semakin terasa.
Salah satu pemilik toko pakaian Rina yang memiliki kios di lantai dua, berbagi cerita mengenai kesulitan yang dihadapi sejak kebakaran pasar beberapa waktu lalu.
"Saya merasa terzalimi, Buya. Banyak toko baru di depan yang mendapatkan tempat strategis, sedangkan saya dan pedagang lama lainnya hanya mendapat lot di lantai dua yang sepi pengunjung," keluh Rina.
Rina menjelaskan, mata pencariannya bergantung sepenuhnya pada kios tersebut, terutama karena anaknya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Namun dengan kondisi pasar yang lesu, dia mengaku kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar sewa yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Dinas Perdagangan meminta kami membayar 15 juta per tahun, terhutang dari tahun 2023, dan tahun ini diminta lagi. Tapi uangnya dari mana? Sudah 10 hari berjualan, baru satu kali ada yang beli, dan itu pun untungnya cuma 50 ribu. Coba pikir sendiri, dengan uang segitu, apa bisa untuk makan 10 hari?," ungkap Rina dengan nada kecewa.
Rina berharap agar pemerintah lebih memperhatikan pedagang lama yang sudah memiliki ‘kartu kuning’ sejak era Pasar Tingkat pada tahun 1974.
Dia juga bercerita bahwa toko miliknya dahulu dibeli orang tuanya dengan harga setara 2 kilogram emas.
Namun, kini dengan beban sewa yang tinggi dan kondisi pasar yang sepi, dia merasa terbebani.
"Kami sepakat dengan pedagang lain, kami tidak akan membayar sewa kecuali pedagang kaki lima (PKL) di luar pasar ditertibkan. PKL yang berdagang di luar sangat mengganggu, membuat pengunjung enggan masuk ke dalam pasar," tegas Rina.
Kesejahteraan Pedagang Jadi Perhatian Serius
Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi mengakui bahwa kondisi ini memang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, selain hak, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang layak bagi para pedagang.
"Memang, pemerintah berhak meminta restribusi, tapi ingat, ada kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kita harus melihat, apakah pelayanan sudah sesuai dengan harapan para pedagang? Kita juga akan minta mohon nanti Plt Wali Kota Bukittinggi untuk meninjau langsung kondisi di sini," kata Mahyeldi.
Dia juga mendukung usulan pedagang agar harga sewa per meter ditinjau kembali dan adanya mobil pariwisata yang ditempatkan di depan pasar untuk menarik pengunjung.
"Saya harap Plt Wali Kota Bukittinggi bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan pedagang agar dapat menentukan langkah yang tepat ke depannya," kata Mahyeldi.
Dia berjanji akan menampung aspirasi ini menjadi catatan ke depan untuk memperhatikan nasib para pedagang.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, apakah ada aturan yang bertentangan atau tidak, kita akan kroscek terlebih dahulu. Yang terpenting hari ini saya sudah mendengar langsung dari para pedagang disini,” tutup Mahyeldi. *
