Penetapan Hari Jadi Kota (HJK) Padang Panjang terinspirasi dari catatan sejarah yang diawali dari tulisan seorang antropolog Belanda yang mengisahkan pada tulisannya bahwa pada tahun 1790 Kota Padang Panjang adalah kota moderen dijamannya.
Tahun ini 1 Desember 2023 yang jatuh pada hari Jum’at, Kota yang berjuluk Kota Serambi Mekah dan Kota Pendidikan ini merayakan hari jadi kota itu yang ke 233, ditandai dengan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dihadiri Gubernur Sumatera Barat, kepala daerah dari beberapa Kabupaten Kota di Sumatera Barat, mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota Padang Panjang, niniak mamak dari kenagarian Gunuang, Bukik Suruangan dan Lareh nan Panjang dan tokoh masyrakat lainnya.
Penjabat Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, pada rapat paripurna yang di buka Ketua DPRD Mardiansyah, mengajak masyarakat dan semua pihak dengan memaknai HJK 233 dengan memperkuat nilai-nilai penting yang harus dipupuk terus menerus diantaranya nilai kesatuan untuk mempersatukan masyarakat Kota Padang Panjang yang semakin heterogen.
“HJK harus dapat memberikan spirit bagi masyarakat Kota Padang Panjang dalam menjawab tantangan perkembangan kota dimasa yang akan datang yang kian modern dan global, peringatan HJK tahun ini sekaligus sebagai evaluasi dengan apa yang sudah dilakukan dimasa lalu dan yang lebih penting hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan dimasa yang akan dating dengan demikian peringatan HJK dapat memberikan manfaat daripada seremonial belaka” kata Sonny.
Peringatan HJK ke 233 tahun ini, terasa berbea dari tahun-tahun sebelumnya, karena pertamakalinya HJK Padang Panjang kali ini bertepatan dengan masa transisi kepemimpinan. Masa kepemimpinan Kota Padang Panjang periode 2018 berakhir pada 9 Oktober 2023, untuk mengisi sementara kekosongan jabatan kepala daerah sampai selesai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, pemerintah menunjuk penjabat walikota untuk menjalankan roda pemerintahan dimasa transisi tersebut.
Keputusan Mendagri nomor 100.2.1.3-4102 tahun 2023 tertanggal 7 Oktober 2023 Sonny Budaya Putra di beri amanah dan ditugaskan sebagai penjabat (Pj) Walikota untuk masa jabatan satu tahun dan telah dilantik gubernur pada 12 Oktober 2023 lalu.
Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah kota Padang Panjang bersama masyarakat, DPRD dan perantau kota itu telah bahu membahu memacu akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan selam itu pula Kota Padang Panjang menuai berbagai keberhasilan.
Data makro yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang mencatatkan perkembangan yang sangat baik, diantaranya Indek Pembangunan Manusia (IPM) dari 77,94 pada tahun 2021 menjadi 78,78 pada tahun 2022 angka tersebut masih lebih tinggi dari provinsi Sumbar yang berada pada angka 73,76, tahun 2023 ini IPM ditargetkan 78,97.
Pertumbuhan sektor ekonomi, meningkat dari 3,46 persen tahun 2021 menjadi 4,39 persen tahun 2022 lebih tinggi 4,36 persen dari Sumbar, tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 4,97 persen. Pengangguran terbuka turun 4,9 persen pada tahun 2021 menjadi 4,84 persen pada tahun 2022 lebih baik dari Sumbar 6,28 persen maupun nasional yang mencapai 5,86 persen, tahun 2023 ditargetkan 4,47 persen.
Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang turun 5,92 persen tahun 2021 menjadi 5,14 tahun 2022, lebih baik dari Sumbar 5,92 persen dan nasional 7,53 persen, tahyun 2023 ditargetkan dapat ditekan menjadi 4,69 persen. Kota Padang Panjang, juga tercatat satu-satunya daerah di Sumbar dengan tingkat kemiskinan ekstrim 0 persen tahun 2022.
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang, telah mengalami peningkatan dari 55,19 pada 2021, menjadi 59,4 pada 2022. Ditargetkan mencapai 59,5 pada 2023. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKIP Padang Panjang juga mengalami kenaikan. Dari nilai 61,95 dengan predikat B pada 2021, menjadi 62,91 pada 2022. Ditargetkan dapat meningkat menjadi 63,10 pada 2023.
“Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, alhamdulilah, dapat dipertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan stabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memenuhi standar di Padang Panjang,” Kata Sonny.
Namun demikian Sonny, mengakui berbagai keberhasilan dan capaian tidak terlepas dari perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam aspek pelayanan pemerintahan, seperti penerapan smart city dengan pemberlakuan layanan-layanan online dan berbasis aplikasi seperti layanan perizinan online, administrasi kependudukan online, sistem pengaduan online, elektronifikasi transaksi Pemerintahan Daerah (cashless), Smart Hospital RSUD Padang Panjang, Call Center 112, dan lainnya. Termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas dan komitmen sebagai kota berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Disektor pendidikan, sebagai Kota Pendidikan, Pemerintah Kota menempatkan pendidikan sebagai sektor utama dan berupaya memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBD. Tidak hanya fokus pada pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemkot, Padang Panjang juga fokus dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, serta pendidikan agama.
“Salah satu program Pemkot adalah membantu biaya pendidikan untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Pada 2023, di tingkat SD dan SLTP telah difasilitasi penyaluran dana PIP kepada 882 siswa SD, 223 siswa SLTP. Dengan total realisasi sebesar Rp493.650.000, Sedangkan untuk tingkat SLTA dan perguruan tinggi, Pemkot sudah merealisasikan beasiswa dari APBD kepada 130 orang dengan nilai sebesar Rp2 miliar lebih, penyalurkan beasiswa bagi individu dari keluarga miskin untuk 200 penerima dengan nilai Rp670.500.000,” kata dia.
Pemkot juga berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi bagi para pelajar Padang Panjang, dengan menjalin kerja sama dengan sepuluh perguruan tinggi, di antaranya University of Arizona Amerika Serikat, Sampoerna University, Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, ISI Padangpanjang, STIT Diniyyah Puteri, Akper Nabila, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Universitas Metamedia, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa.
“Dengan upaya ini kita berharap agar semakin banyak putra-putri Padang Panjang dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya baik di dalam maupun di luar negeri. Pelaksanaan program bidang pendidikan selama beberapa tahun terakhir telah memberikan hasil luar biasa. Yang paling membanggakan adalah Angka Rata-rata Lama Bersekolah Kota Padang Panjang 2022 mencapai 11,92 tahun, atau tertinggi di Sumatera Barat.
Peningkatan layanan kesehatan juga terus digalakkan, baik di Puskesmas maupun RSUD. Termasuk lanjutan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Pada 2022 Padang Panjang menerima penghargaan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) tertinggi di Sumatera Barat. Terbaru, pada November 2023, Padang Panjang juga sukses mempertahankan predikat kota sehat Swastisaba Wistara selama tujuh kali berturut-turut.
Dalam aspek penanganan stunting, Padang Panjang juga sudah melaksanakan berbagai inovasi untuk menurunkan angka stunting. Di antaranya penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat, gerakan Bapak Ibu Asuh Anak Stunting atau Basunting, penyaluran bantuan pangan pokok dan PMT lokal.
“Alhamdulilah dari data terakhir tahun 2023 ini capaian stunting sudah mendekati target nasional yaitu 14,09 persen. Pada 2024 penanganan stunting ini akan dilakukan lebih intensif lagi agar kasus stunting di Padang Panjang dapat ditekan serendah mungkin,” jelas Sonny.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah pada pembukaan rapat paripurna DPRD dalam rangka hari jadi kota Padang Panjang Peringatan mengatakan rapat paripurna DPRD yang digelar setiap tahun, merupakan bentuk kecintaan dan kebanggaan bersama kepada Kota Padang Panjang.
“Padang Panjang Unggul dan Sejahtera, dengan harapan Kota Padang Panjang semakin unggul dalam segala hal, semakin sejahtera warganya serta semakin maju perekonomiannya, Pelaksanaan HJK yang sederhana ini diharapkan tetap mampu menumbuhkan semangat baru untuk perbaikan dan penyempurnaan program-program pembangunan yang telah dilakukan," kata dia.
Dia menjelaskan di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas dan memasuki tahun politik, masih ada harapan untuk tetap bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan sinergi. Demi kemajuan dan kesejahteraan warga kota.
"Instrumen penting tersebut adalah APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah kita sahkan dan sepakati bersama, sebagai mitra DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus juga mengingatkan Pemkot dalam hal pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Target pertumbuhan ekonomi 2024 adalah 5,20 persen, tingkat kemiskinan 4,24 persen, tingkat penggangguran 4,43 persen, ini memerlukan kerja keras Penjabat (Pj) Wali Kota beserta seluruh OPD,” tegas dia.
Menurut Mardiansyah, sebagai lembaga legislatif, masukan dari para tokoh masyarakat, pemimpin kota sebelumnya, alim ulama, ninik mamak, akan tetap menjadi bahan pertimbangan, sehingga lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan terhadap program kegiatan agar terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi warga kota.
“Mari kita bekerja bahu-membahu demi Padang Panjang Unggul dan Sejahtera sehingga tantangan berat pada 2024 dapat dilalui dengan bijak dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat yang berpadu dan bersinergi untuk kemajuan kota ke depan.
Dengan disahkan dan disepakati bersama APBD 2024 secara jelas memuat program-program, termasuk program unggulan, yang diharapkan mampu mengubah wajah kota Padang Panjang semakin baik lagi. Hal ini termasuk pembenahan dan penataan Pasar Pusat dan Pasar Kuliner untuk menggerakkan ekonomi warga kota. Islamic Center sebagai ikon objek wisata religi, maupun Sport Center yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumberdaya, Eri Rinaldi, pada kesempatan tersebut mengatakan kemajuan pembangunan di Padang Panjang terus terwujud sampai saat ini, membuktikan masyarakat Padang Panjang bisa menghadapi berbagai persoalan dan tantangan ke depan.
“Jawab tantangan dengan karya. Tunjukan melalui masyarakat Padang Panjang dan Pemkot sebagai pengelola pemerintahan yang tangkas, terukur mewujudkan kesejahteraan,” kata Eri Rinaldi.
Menurut dia Pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pemkot harus bisa mencari solusi dengan optimalisasi masyarakat ranah dan rantau membangun negeri. Menarik investasi guna memacu pembangunan dan penggerak perekonomian. Namun perlu kondisi yang kondusif dan kepastian hukum sesuai dengan kebutuhan riil kondisi geografis, demografi dan adat budaya setempat. (*)
