Padang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat Aida mengatakan tercapainya optimalisasi penyelenggaraan sosial dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
"sehingga setiap individu di dalamnya bisa menjalankan fungsi sebagai mahkluk sosial (manusia)," kata dia di melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang, Senin.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Aida saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Gedung X BP4K Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.
"Salah satu indikator tercapai kesejahteraan sosial bisa dilihat dari tingginya jumlah masyarakat yang telah mendapatkan kehidupan layak, hal tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan sektor perekonomian yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat," katanya.
Dia mengatakan meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu daerah perlu pola yang terencana terarah dan berkelanjutan. "Tentunya" melalui rehabilitasi sosial hingga skema jaminananya. Nanti juga perlu upaya-upaya pemberdayaan dan pelindungan sosial. Dengan hal itu maka tercapailah optimalisasi penyelengaraan sosial.
Dia mengatakan Sumbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang masih tertinggal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah.
“Regulasi ini juga akan fokus mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarkat,” ujarnya
Dia mengatakan permasalahan sosial memang tidak dapat diatasi secara menyeluruh namun dengan adanya Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat menekan angka tersebut dan meratakan pembanguan dalam hal kesejahteraan masyarakat.
Dia menjelaskan Sumbar merupakan daerah yang masih memiliki permasalahan terkait kesejahteraan. Di provinsi ini masih ada daerah yang berstatus tertinggal sehingga butuh pembangunan tidak hanya fisik namun juga non fisik.
"Jadi penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial perlu diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga pelaksanaan penanggulangan sosial dapat terlaksana efektif, efisien dan tepat sasaran," katanya.
Dia menambahkan metode pembuatan Perda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah, ada lima bab pada dengan muatan yang mengatur tentang permasalahan sosial.
Berita Terkait
DPRD Agam sediakan seluruh fasilitas anggota terpilih
Rabu, 8 Mei 2024 15:21 Wib
Bupati Eka Putra bersama DPRD Datangi Dirjen Toponimi dan Batas Wilayah
Selasa, 7 Mei 2024 12:07 Wib
KPU Pasaman Barat tetapkan 40 orang anggota DPRD terpilih Pemilu 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 16:18 Wib
KPU Bukittinggi tetapkan 25 Anggota DPRD terpilih Pileg 2024
Jumat, 3 Mei 2024 15:56 Wib
Delapan partai politik tidak dapat kursi di DPRD Agam
Kamis, 2 Mei 2024 22:35 Wib
KPU Agam tetapkan 45 calon terpilih anggota DPRD setempat
Kamis, 2 Mei 2024 19:52 Wib
DPRD Agam berikan 51 rekomendasi-catatan terhadap LKPJ bupati 2023
Senin, 29 April 2024 15:48 Wib
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib