Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjuangkan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar tidak turun menjadi bandara regional karena akan sangat merugikan daerah terutama sektor pariwisata.
"Kita telah telusuri ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) terkait status BIM. Berdasarkan beberapa indikator BIM masuk kategori bandara internasional yang dipertahankan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dihubungi dari Padang, Sumbar, Senin.
Ia mengatakan pihaknya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mempertahankan status internasional BIM.
Namun karena itu bukan kewenangan provinsi, maka ia mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi untuk menindaklanjuti ke Kemenkomarves.
"Hasilnya, dari indikator yang ditetapkan, BIM tidak masuk dalam rencana penutupan bandara internasional," katanya.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan koordinasi dengan Kemenkomarves, BIM memenuhi indikator untuk tetap jadi bandara internasional.
"Bandara yang akan tetap menyandang status internasional adalah yang memenuhi indikator tertentu diantaranya bandara perbatasan, pintu masuk pariwisata dan pintu masuk kargo," katanya.
Ia menyebutkan BIM memenuhi dua indikator yaitu bandara yang melayani pintu masuk pariwisata dan bandara melayani pintu masuk perbatasan.
Sebelumnya, BIM dikhawatirkan akan turun menjadi bandara regional yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri. Padahal, BIM telah menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara terutama dari Malaysia.
Hal itu menyebabkan pelaku usaha pariwisata di Sumbar resah sehingga langsung disikapi oleh pemerintah daerah.
