Padang (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat capaian kinerja program pencegahan korupsi di daerah itu, karena indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) hingga kini masih tercatat rendah yakni di angka 55.
"Sekarang sudah November 2022, namun capaian nilai MCP Sumbar masih pada angka 55. Butuh akselerasi hingga akhir tahun agar tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi di Padang, Sumatera Barat, Rabu.
MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan pengawasan sebagai upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Aplikasi tersebut mengawasi delapan area kerawanan korupsi di daerah, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa.
"Delapan area rawan ini perlu perhatian lebih. KPK memiliki beberapa tools, pemerintah daerah yang melaksanakan," kata Kumbul.
Menurut dia, MCP bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Sehingga, jika sistem tersebut sudah bagus, maka bisa diharapkan kemungkinan terjadinya korupsi berkurang.
Sementara itu, Asisten III bidang Administrasi Umum Pemprov Sumbar Andri Yulika mengapresiasi upaya KPK memperkuat pencegahan korupsi di daerah. Dia mengatakan Pemprov Sumbar akan memperkuat delapan area pengawasan agar bisa menutup celah peluang korupsi di daerah.
Menurut Andri, nilai MCP Sumbar dari KPK RI pada 2021 mencapai 85, sehingga angka tersebut menjadi target minimal bagi MCP 2022 Pemprov Sumbar.
"Kalau tidak bisa lebih, minimal sama dengan 2021," ujarnya.
Pemprov Sumbar masih memiliki waktu untuk memperkuat area pengawasan tersebut sebelum ditutup pada Desember 2022.
Berita Terkait
KPK sita rumah SYL di Makassar
Jumat, 17 Mei 2024 15:43 Wib
Sekjen DPR jalani pemeriksaan di KPK
Rabu, 15 Mei 2024 17:15 Wib
Penyanyi Nayunda Nabila penuhi panggilan KPK
Selasa, 14 Mei 2024 12:02 Wib
KPK periksa Dirut Taspen Antonius Kosasih soal investasi Rp1 triilun
Rabu, 8 Mei 2024 12:40 Wib
KPK periksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih
Selasa, 7 Mei 2024 11:38 Wib
KPK: Pencegahan korupsi untuk hindarkan keuangan negara dari kerugian
Selasa, 30 April 2024 18:07 Wib
KPK tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 5:28 Wib
Gubernur: Korupsi berdampak buruk pada kualitas penyelenggaraan negara
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib