Padang (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman gagal menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) yang dilakukan serentak bersama 14 DPC lainnya di Sumbar pada 17-18 Juli 2022 karena ketidakhadiran Ketua DPC partai berlambang mercy tersebut.
Mantan Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Suharjono saat dihubungi dari Padang, Senin membenarkan hal tersebut. Menurutnya seluruh Ketua PAC dan pengurus DPC Kabupaten Pasaman telah duduk bersama dan siap menggelar Muscab bersama DPC lainnya di Sumbar pada saat itu.
"Persoalannya karena Ketua DPC Rudi Apriasi datang namun pergi dari arena Muscab tersebut sehingga Muscab DPC Pasaman tidak bisa digelar," kata dia.
Anggota DPRD Sumatera Barat daerah pemilihan Pasaman dan Pasaman Barat ini menerangkan Rudi Apriasi diduga tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dari pengurus lama kepada pengurus baru.
"Kita sebagai penasehat sudah meminta Rusdi membuat laporan pertanggungjawaban namun sampai kemarin tidak ada laporan tersebut," kata dia.
Salah satu hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan adalah mobil milik DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.
"Kita sudah ingatkan sebagai penasehat untuk mempersiapkan detail pertanggungjawaban selama dirinya memimpin Partai Demokrat Pasaman dan tidak dilakukannya. Kita tentu ingin Muscab ini dapat berjalan sesuai jadwal yang ada," kata dia.
Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi menyatakan masalah hilangnya mobil DPC diakui oleh Rudi kepada dirinya karena mobil tersebut sudah dijual dan dirinya meminta Rudi agar nanti di Muscab mempertanggungjawabkan hal tersebut.
"Mulai dari proses penjualan,harga dan uangnya dimasukkan kemana beserta berita acara dan buktinya agar tidak menimbulkan polemik di internal Partai Demokrat Pasaman. Sementara terkait masalah dugaan pemalsuan tanda tangan Sekretaris saya belum bertemu dengan Sekretaris DPC Pasaman,jadi Saya belum bisa komentar,"kata dia.
Menurut dia Rudi yang tak hadir dalam Muscab DPC Demokrat makin memperkuat isu atau dugaan masalah laporan keuangan dan aset partai.
"Kalau dikaitkan dengan fakta yang ada, memang hanya Rudi satu-satunya Ketua DPC yang tidak mengirim laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset partai, karena itu materi yang wajib diserahkan sebelum Muscab dilaksanakan," katanya.
Laporan yang hendak diserahkan itu selain ditandatangani oleh Ketua juga harus dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara.
"Apakah Sekretarisnya tidak mau tanda tangan atau substansi laporan keuangannya tidak ada data yang akurat, sehingga sampai sekarang Rudi belum menyerahkannya, saya tidak tahu persis,yang pasti tidak diserahkannya materi tersebut tentu ada sesuatu," katanya
"Sebetulnya isu yang beredar mengenai hal tersebut akan menjadi terang benderang apabila Rudi datang dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan di depan peserta Muscab," katanya.
Mulyadi menjelaskan, sebelum Muscab dilaksanakan, Rudi Apriasi sempat datang menemui dirinya bersama Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS yang juga kader partai berlambang logo Mercy tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, para Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) sebagai pemilik hak suara mendukung penuh Sabar AS sebagai calon ketua secara aklamasi dan membuat perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani bersama.
"Dukungan itu disaksikan oleh Ketua dan Sekretaris DPD, Ketua dan Sekretaris BPOKK dan para DPAC. Dalam perjanjian tersebut, Rudi mencantumkan beberapa hal yang menjadi keinginannya dan disanggupi oleh Sabar AS, sehingga mereka menandatanganinya bersama di atas materai dan didokumentasikan ke dalam sesi foto bersama," kata dia.
Saat ini, DPP Partai Demokrat dan DPD Demokrat Sumbar akan mengambil langkah-langkah terhadap Rudi Apriasi karena dinilai telah berusaha menggagalkan Muscab yang merupakan instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Rudi Aprasi tidak memberikan jawaban dan memutus sambungan telpon.
