Painan (ANTARA) - DPRD Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta agar pemerintah kabupaten menempatkan perangkat daerah sesuai kompetensinya sehingga pembangunan serta kesejahteraan dapat terwujud.
Ketua DPRD Ermizen menyampaikan jangan sampai penempatan terpengaruh berbagai tekanan pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga mengabaikan prinsip profesionalisme dan kapasitas individu pejabat itu sendiri sesuai bidangnya.
"Agaknya the right man on the right pleace masih tetap menjadi perhatian utama dalam pemilihan pejabat sesuai kapasitasnya," tegas Ermizen di Painan.
Menurutnya dengan telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penempatan hendaknya lebih selektif.
Pejabat struktural dan fungsional yang dipercayai bupati-wakil bupati harus sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan. Hal itu harus menjadi perhatian bagi kepala-wakil kepala daerah demi cita-cita pembangunan.
Penempatan pejabat berdasarkan tekanan pihak luar merupakan sebuah sikap tidak adil terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pesisir Selatan. Pemerintah kabupaten tentu lebih tahu dengan sumber daya manusia yang dimilikinya.
Bupati-wakil bupati paham akan kebutuhan organisasi dibanding pihak luar. "Jika terlalu banyak tekanan, harapan bakal terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan di segala bidang tentu tidak akan tercapai," tuturnya.
Namun yang lebih penting tegas Ermizen adalah meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat pangkal tolak dari keberhasilan adalah kedisiplinan.
Tanpa kedisiplinan ASN mustahil visi-misi kepala-wakil kepala daerah dapat tercapai dengan baik. "Jadi, keberhasilan program kerja dan rencana strategis yang telah disusun sangat bergantung dari disiplin pelaksananya," terang politisi PAN itu.
Ermizen menyampaikan dirinya sangat mendukung langkah bupati mengevaluasi kinerja perangkat daerah yang tidak mampu dalam menjalankan programnya, sehingga berdampak pada pembangunan.
Sudah seharusnya bupati mengevaluasi posisi perangkat daerah yang lamban merealisasikan anggarannya, mengingat belanja modal pemerintah berpengaruh cukup besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kami sangat mendukung. Itu menurut kami adalah langkah bagus yang diambil bupati agar pertumbuhan tetap berlanjut dan terjaga," tegas Ermizen.
Legislatif minta Pemkab Pesisir Selatan tempatkan pejabat sesuai kompetensinya
Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Ermizen
