Padang (ANTARA) - Disparitas harga pupuk subsidi dengan pupuk nonsubsidi yang jomplang, memicu pedagang nakal mendapatkannya untuk dijual dengan harga pasaran. Kecurangan itu telah mendorong pemerintah untuk membekali petani dengan "kartu tani" dan hasilnya seperti yang disampaikan aparat Dinas Pertanian Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat penggunaan kartu tani cukup efektif dalam mencegah penyelewengan harga pupuk sehingga petani bisa mendapatkannya sesuai harga eceran tertinggi.
"Sebagai upaya mengawal pupuk bersubsidi agar tepat sasaran penggunaan kartu tani membuat distribusi dan pembelian lebih tepat sasaran," kata Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat di Padang, Rabu.
Ia menjelaskan kartu tani merupakan kartu ATM yang didalamnya ada deposit sehingga petani dalam menebus pupuk cukup menggunakan kartu tersebut.
"Jadi saat petani menebus pupuk digesek kartu tani sehingga berapa yang dibeli sebanyak itu deposit dipotong dan ini otomatis mencegah terjadinya penjualan pupuk diatas harga eceran tertinggi," kata dia.
Ia menyampaikan jika menggunakan transaksi tunai dalam pembelian pupuk maka peluang penarikan harga melampau harga eceran tertinggi kepada petani rawan terjadi.
Syahrial menyebutkan hingga saat ini realisasi kartu tani di Padang sudah mencapai 5.680 orang atau 59,69 persen dari total 9.523 petani penerima.
"Memang masih ada 40 persen lagi petani yang belum menerima kartu tani," kata dia.
Ia menyebutkan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea pada tahun ini di Padang mencapai 792 ton, SP3 16 ton, ZA 18 ton, NPK Phonska 920 ton, dan pupuk organik 8 ton.
Menurut dia petani yang berhak menerima kartu tani adalah mereka yang memiliki lahan dengan luas dibawah tiga hektare.
Ia mengakui kendala belum optimal penyerahan kartu tani karena pihak bank kesulitan untuk melakukan serah terima karena
Untuk pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan bertingkat mulai dari distributor, penyuluh pertanian hingga Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat kecamatan dan kota.
Petani dibekali "kartu tani", para penyeleweng pupuk tersudut
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Syahrial Kamat. (Antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)
Memang masih ada 40 persen lagi petani yang belum menerima kartu tani,
