Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi melakukan kunjungan mendadak terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang diduga terjadi kecurangan.
"Kita melihat saat ini ada tren baru siswa mendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) hanya di sekolah tertentu saja," kata Supardi di Padang, Senin.
Menurut dia hal ini terjadi di sekolah-sekolah yang dulu menjadi sekolah favorit seperti SMA 1 Padang, SMA 10 Padang, SMA 3 Padang dan lainnya.
"Sementara di SMA lain tidak ada dan ini tentu menimbulkan pertanyaan," tambah dia.
Ia mengemukakan akan memanggil Dinas Pendidikan Sumbar siang nanti untuk menjelaskan hal ini dan pagi ini coba kunjungi SMA1 Padang.
Di SMA 1 ternyata sekitar 30 persen dari siswa yang diterima berdasarkan Surat Keterangan Domisili (SKD).
"Selain itu kami melihat tim verifikai pendaftaran adalah pihak sekolah. Seharusnya tentu Dinas Pendidikan," ujar dia
Sementara itu Kepala SMA 1 Padang, Nukman mengakui 30 persen siswa yang lolos ke tahap II 30 persen menggunakan SKD dalam pendaftaran
"Kami sebagai penyelenggara sekolah tentu menerima jika sesuai syarat dan setelah dilakukan verifikasi kebenaran surat tersebut. Mulai dari tingkat RT, RW, Camat dan sesuai dengan administrasi yang ada," jelas dia.
Ia mengatakan sesuai aturan hanya menerima 314 siswa yang terdiri dari zona 1 sebanyak 185 orang dan sisanya diambil dari zona 2
"Kita juga tidak memiliki petunjuk teknis terkait verifikasi. Selain itu SKD dari Camat tentu harus valid," lanjut dia.
Ketua DPRD Sumbar kunjungi SMA 1 Padang terkait proses PPDB 2020
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengunjungi SMA 1 Padang pada Senin (13/7). (antarasumbar/Istimewa)
Sementara di SMA lain tidak ada dan ini tentu menimbulkan pertanyaan,
