Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk segera menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak keamanan.
"Informasinya NPHD ada yang sudah selesai ditandatangani, ada yang belum tandatangani tetapi anggaran sudah dipatok, ada yang masih dalam proses pembahasan. Kita minta dipercepat," katanya di Padang, Jumat.
Meski belum semua yang tanda tangan, tetapi hal itu menurut Irwan masih bisa ditoleransi karena jadwal pelaksanaan Pilkada masih cukup lama.
"Masih ada waktu, tetapi sebaiknya cepat agar tidak terjadi masalah nanti," ujarnya.
Irwan menyebut NPHD merupakan dasar hukum untuk hibah dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dan secepatnya harus diselesaikan. Pemprov Sumbar sendiri yang juga sedang proses penandatanganan dan pencairan NPHD.
NPHD itu tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga untuk anggaran penyelenggaraan di KPU dan pengawasan di Bawaslu setempat.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan untuk NPHD penyelenggara pemilu saat ini sudah selesai semua. Namun persoalan sekarang bukan hanya NPHD, tetapi pencairan anggaran.
Tahapan Pilkada sekarang sudah membutuhkan anggaran karena itu anggaran yang telah disetujui melalui penandatanganan NPHD itu harus sudah bisa dicairkan.
"Tahapan bisa terganggu jika anggaran tidak bisa dicairkan," ujarnya.
Saat ini tahapan Pilkada memasuki proses perekrutan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Proses itu sudah membutuhkan anggaran.
Apalagi tahapan untuk pengembalian syarat dukungan KTP bagi calon perseorangan juga sudah semakin dekat, hanya hitungan hari sehingga anggaran memang benar-benar sudah dibutuhkan.
Urgennya NPHD pengamanan Pilkada, Gubernur Sumbar desak kabupaten/kota
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (ANTARA/Miko Elfisha)
