Perusahaan pastikan kualitas dan mutu air kemasan SMS baik

Padang, (ANTARA) - PT Agrimitra Utama Persada selaku perusahaan pemegang merek air kemasan Sumber Minuman Sehat (SMS) memastikan kualitas dan mutu air yang mereka produksi baik dan tidak mengalami persoalan hukum setelah mereka disangkakan kasus pembohongan publik di label kemasan.

General Manager PT Agrimitra Utama Persada, David Alwie di Padang, Kamis mengatakan sumber air diambil dari mata air pegunungan di daerah Andaleh, Kabupaten Padang Pariaman lalu air baku disalurkan ke pabrik melalui pipa yang dikelola oleh PDAM setempat.

Ia mengtaakan selama ini masyarakat ragu apakah ini (SMS) benar air PDAM dan beranggarapan air itu kotor dan mengandung bahan kimia.

“Kami tegaskan air diambil langsung sumber dari mata air. Terkait dengan PDAM, kami sebagai industri itu harus memberikan kontribusi kepada negara dan daerah.

Ia menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan PDAM hanya dalam penyaluran pipa namun untuk sumber air berasal dari mata air yang belum dikelola oleh PDAM atau dicampur bahan kimia.

"Intinya air baku itu adalah yang diambil dari pegunungan yang belum diproses di PDAM. Dan ada pipa lagi di PDAM dari sumber ke pabrik kami," katanya.

Ia menerangkan bahwa permasalahan air kemasan SMS adalahdi label saja. Sementara itu untuk kualitas air tidak pernah ada permasalahan baik secara mutu ataupun ada permasalahan hukum.

Menurut dia PDAM sebagai wadah PT Agrimitra Utama Persada dalam kewajiban bernegara, perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2002 ini berkontribusi setiap bulan sebesar Rp120 juta hingga Rp150 juta setiap bulannya untuk perusahaan air minum daerah tersebut.

“Jadi masyarakat dan konsumen setia SMS tak perlu khawatir untuk minum," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pabrik PT Agrimitra Utama Persada, Manarep Nababan mengatakan permasalahan pada label SMS sudah diberi dispensasi edar oleh BPOM sampai pada Februari 2020. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM RI.

Ia mengtakan pihaknya telah mengganti label bemasalah dengan label yang bar dan kami kembali beroperasi untuk memproduksi dan mendistribusikan air kemasan merek SMS ke masyarakat sejak Desember 2019.

Selain itu untuk kualitas air pihaknya telah mendapatkan ISO terbaru serta legalitas yang menyatakan kualitas dan aor yang ada di dalam kemasan SMS layak konsumsi.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada permasalahan tentang kualitas dan mutu air. SMS layak minum dan sejak semula hanya label saja yang bermasalah," kata dia.

Ia mengatakan pihaknya baru ingin bersuara sekarang karena sebelumnya menghormati proses hukum di kepolisian.

"Kami tidak ingin menganggu dan menunggu proses hukum, makanya kami biarkan dulu dan sekarang baru ingin bersuara," tuturnya.

Sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menyegel pabrik minuman kemasan merek Sumber Minuman Sehat (SMS) di Kabupaten Padang Pariaman yang telah beroperasi di daerah itu hampir 15 tahun yang diduga melanggar Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait sumber mata air di kemasan produk tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumatera Barat Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan di label yang ada di produk mereka tertulis bahwa sumber mata air mereka berasal dari mata air Gunung Singgalang namun setelah diselidiki ternyata sumber mata air mereka berasal dari PDAM Padang Pariaman yang berasal dari Lubuk Bonta

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan penyidikan selama dua bulan terkait persoalan ini dan berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya pihaknya melakukan penyelidikan dan penyitaan terhadap beberapa barang bukti.

Ia mengatakan telah memanggil beberapa saksi maupun ahli terkait dugaan perkara yang disangkakan kepada perusahaan tersebut. Menurutnya untuk penetapan status tersangka terhadap pemilik perusahaan atas nama Soehinto Sadikin masih proses.

“Kami sudah mintai keterangan dari Soehinto sebagai direktur di perusahaan. Selama ini masyarakat mengetahui kalau air ini berasal dari pegunungan, namun kenyataannya air PDAM. Diduga hal ini ini sudah berlangsung sejak 2003 lalu,” katanya. (*)