Pedagang Pasar Aur Kuning adukan nasib mereka ke DPRD Sumbar

Padang, (ANTARA) - Puluhan pedagang pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumbar terkait pelaksanaan Perwako Bukittinggi tentang kenaikan retribusi yang mencapai 600 persen.

Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Buya Boy Lestari Dt Palindih dalam rapat dengar pendapat mengatakan puluhan pedagang ini mewakili pedagang yang saat ini terancam dengan keberadaan Perwako tersebut.

"Perwako itu mengharuskan pedagang membayarkan retribusi naik sekitar 600 persen. Selain itu pedagang juga tidak diperkenankan memindahkan ruko mereka kepada pihak lain," katanya.

Menurutnya dirinya mencoba memfasilitasi agar pedagang ini mendapatkan solusi dari persoalan ini.

"Mereka telah berjuang baik melalui lobi kepada wali kota, DPRD Bukittinggi bahkan melakukan judicial review ke MK terkait Perwako tersebut," katanya.

Salah seorang perwakilan pedagang, Rinaldo mengatakan pihaknya akan terus berjuang agar Perwako Bukittinggi Nomor 40 dan 41 yang diterapkan pada Januari 2019 tersebut dicabut.

Menurut dia Perwako itu meresahkan pedagang selain pemberlakuan kenaikan tarif. Pemerintah mengubah status toko dari hak guna bangunan menjadi hak sewa.

Hal ini menyebabkan kartu kuning sebagai tanda pengguna hak bangunan tidak lagi bernilai karena tidak dapat dijual kepada pihak lain dan dijadikan agunan ke bank.

"Kami membeli bangunan ini dengan meminjam ke bank dengan harga yang tidak murah dan sekarang tidak bisa digunakan lagi," katanya.

Ia mengatakan seluruh pedagang bernaung di bawah Persatuan Pedagang Pasar Aur Kuning meminta agar Perwako ini dicabut dan mereka dibebaskan dari kewajiban retribusi ini selama lima tahun karena persoalan ini.

Kemudian mereka meminta hak penguasaan toko boleh dipindahtangankan dan dijadikan agunan ke bank setempat.

Setelah itu mereka meminta pemerintah daerah meninjau kenaikan retribusi karena memberatkan.

"Kami bukannya tidak mau membayar namun kenaikan ini begitu besar dari awalnya Rp10 ribu per meter setiap bulannya naik menjadi Rp60 ribu per meter persegi," katanya.

Apabila akan ada kenaikan retribusi, pihaknya meminta agar pemkot melibatkan pedagang dalam pembahasannya.

"Kami juga minta pemkot hentikan intimidasi ancaman karena kami belum membayar retribusi karena tarifnya mencekik leher pedagang," katanya.

Ia mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Sumbar agar legislator dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumbar mencabut Perwako tersebut.

Kemudian meminta pemerintah mengembalikan penguasaan toko ke kondisi semula dan meminta agar kartu kuning milik pedagang dapat difungsikan seperti semula yakni untuk agunan pinjaman dari bank.

"Kami minta agar pemerintah meninjau kenaikan tarif retribusi dan melibatkan pedagang dalam menaikkan retribusi," katanya.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengapresiasi langkah pedagang yang terus berjuang.

"Kita akan pelajari dulu dan meminta agar dokumen yang ada ditinggalkan untuk ditindaklanjuti," katanya.

Ia mengatakan akan serius dalam membahas persoalan ini dengan gubernur dan melakukan evaluasi.

"Kita juga akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan," katanya.