Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengatakan semua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditolak mahasiswa akan dilanjutkan pembahasannya di periode berikutnya.
"Semua Rancangan Undang-Undang sudah kita tunda, jadi tidak ada lagi yang harus disampaikan aspirasinya," ujar Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu di RS Pelni Petamburan Jakarta Barat.
Ketika ditanyakan sampai kapan penundaan tersebut, Bamsoet tidak bisa memastikan. Namun, jika anggota DPR yang bertugas sampai tanggal 30 September, tidak bisa menyelesaikan maka akan dilanjutkan ke pembahasan ke periode berikutnya.
Hal itu seperti yang tertuang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang baru disahkan dalam rapat Paripurna 10 masa sidang I periode 2019-2020, Selasa (24/9).
Bamsoet mengatakan akan menyerahkan kepada mahasiswa jika memang masih ada yang ingin menyampaikan penolakannya ke gedung DPR.
"Saya membuka diri, sampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dan nanti apa yang bisa kami lakukan dalam kapasitasnya kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan dalam agenda DPR berikutnya akan ada penutupan masa sidang di tanggal 30 September 2019 sebelum pelantikan anggota DPR baru di tanggal 1 Oktober 2019.
"Tapi apa pun, jika masih ada (aspirasi) saya akan tetap terbuka. Bahkan saya sampai jam 02.30 WIB pagi tadi untuk memastikan mahasiswa yang ada di sebelah DPR," kata Bamsoet.
Berita Terkait
Fraksi DPRD klarifikasi penolakan konversi Bank Nagari ke syariah
Senin, 9 Oktober 2023 19:52 Wib
Ketua DPRD Agam terima perwakilan Nakes terkait penolakan RUU
Senin, 8 Mei 2023 15:21 Wib
Pakar: penolakan pemeriksaan hakim MK merupakan hak presiden
Selasa, 21 Maret 2023 18:20 Wib
Ini tanggapan KNPI terkait penolakan Israel ikut berlaga di Piala Dunia U-20 di Indonesia
Kamis, 16 Maret 2023 10:51 Wib
Andre Rosiadie: Penolakan IPO tak ingin PGE lebih transparan
Kamis, 16 Februari 2023 15:13 Wib
KNPI, Kadin dan UMKM dukung pembangunan kanopi awning Pasar Atas Bukittinggi
Kamis, 6 Oktober 2022 10:59 Wib
Unjuk Rasa di Bukittinggi, mahasiswa gelar shalat jenazah matinya keadilan (Video)
Kamis, 8 September 2022 15:55 Wib
Direktorat Jenderal Pajak apresiasi penolakan uji materi UU HPP oleh Mahkamah Konstitusi
Kamis, 7 Juli 2022 18:59 Wib