Seribu hektare lahan ulayat di Pariaman terlantar padahal potensial

id Tanah Ulayat,Investasi Pariaman,Genius Umar

Seribu hektare lahan ulayat di Pariaman terlantar padahal potensial

Walikota Pariaman, Sumbar Genius Umar (kiri) membuka sosialisasi pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi di Pariaman, Rabu. (Antara/Aadiaat m.S)

Pariaman (ANTARA) - Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Genius Umar menyebutkan di daerah itu terdapat sekitar seribu hektare lahan terlantar yang merupakan tanah ulayat padahal potensial untuk investasi pertanian.

"Letak lahan ini tersebar di Pariaman padahal dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian," kata dia saat sosialisasi pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi di Pariaman, Rabu.

Ia mengatakan peningkatan perekonomian tersebut yaitu dengan pemilik mengelolanya atau menyerahkan pengelolaannya kepada investor dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya penyerahan pengelolaan tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh warga daerah itu pada umumnya yaitu dengan cara bagi hasil namun tidak menutup kemungkinan menggunakan sistem lainnya.

"Namun dimusyawarahkan dulu apakah dikelola sendiri atau diserahkan kepada investor atau BUMDes," katanya.

Ia menyadari permasalahan lahan di Sumbar yaitu tanah milik ulayat sehingga diperlukan sosialisasi agar pemiliknya menggunakan lahannya untuk peningkatan ekonomi namun tidak mengganggu kepemilikannya.

"Jadi kami mendorong pemanfaatan lahan agar tidak ada tanah yang terlantar di Kota Pariaman," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman Priyaldi mendukung pemanfaatan tanah ulayat untuk peningkatan perekonomian warga di daerah itu.

"Namun permasalahannya sekarang banyak tanah ulayat yang tidak memiliki sertifikat," kata dia.

Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena kaum sebagai pemilik lahan bingung nama siapa yang akan didaftarkan sebagai pemilik lahan.

Selain itu, lanjutnya kaum di daerah itu masih kebingungan untuk menentukan batas lahan yang dimiliki sehingga diperlukan peran pemerintah untuk membantu mengatasi hal tersebut.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar