Padang, (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kota dan kabupaten akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Perubahan 2019 karena belum terealisasikan pada tahun sebelumnya.
"Alokasi anggaran BKK akan disalurkan melalaui APBD Perubahan baik untuk kegiatan telah dilaksanakan namun belum terbayarkan, maupun untuk kegiatan yang belum sekalipun dibayarkan,” ujarnya.
Dia mengatakan terkait adanya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar tahun nomor 19 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus hendaknya jangan mempersulit alokasi dana BKK.
“Revisi itu perlu dituntaskan secara cepat karena dana BKK cukup strategis untuk pemerataan pembangunan di kabupaten dan kota," kata dia.
Ia mengatakan pada 2018 dana BKK belum dapat tertampung di APBD namun pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan sehingga banyak proyek yang belum terbayarkan.
Selain itu ia juga menyingung sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 yang mencapai Rp501 miliar, yang berasal dari sisa belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Sementata, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Permendagri tersebut mengatur bahwa kesepakatan kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUPA PPAS APBD 2019 harus diambil paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2019.
"Percepatan pengajuan rancangan perubahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan penetapan APBD Perubahan," katanya.
Berita Terkait
Selain hukuman pidana, oknum anggota Polres Padang Panjang terlibat narkoba terancam PTDH (Video)
Jumat, 3 Mei 2024 8:59 Wib
Terlibat narkoba, oknum anggota Polres Padang Panjang terancam sanksi tegas (Video)
Jumat, 3 Mei 2024 8:57 Wib
KPU umumkan tahapan penerimaan dukungan calon perseorangan Pilkada
Kamis, 2 Mei 2024 22:37 Wib
Delapan partai politik tidak dapat kursi di DPRD Agam
Kamis, 2 Mei 2024 22:35 Wib
Bukittinggi jadi barometer pendidikan Sumbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:33 Wib
Dua satuan kerja Kemenkumham Sumbar penuhi syarat menuju WBK
Kamis, 2 Mei 2024 17:35 Wib
KPU: Calon gubernur jalur perseorangan kantongi 347.532 dukungan KTP
Kamis, 2 Mei 2024 15:48 Wib
Sawahlunto Lindungi Tenaga Kerja Rentan di Desa/Kelurahan
Kamis, 2 Mei 2024 15:32 Wib