34 Sekolah Siaga Kependudukan di Sumbar

id Sekolah Siaga Kependudukan,BKKBN Sumbar

34 Sekolah Siaga Kependudukan di Sumbar

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Syahruddin (dua dari kanan) meresmikan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP 31 Padang, Rabu (26/6) (ANTARA SUMBAR / Mario Sofia Nasution)

Padang, (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat telah membentuk 34 sekolah siaga kependudukan (SSK) di provinsi itu sebagai upaya meningkatkan wawasan serta prilaku responsif terhadap masalah kependudukan kepada peserta didik.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar Syahruddin di Padang, Rabu mengatakan 34 sekolah siaga kependudukan tersebut terdiri dari 13 sekolah di tingkat SMP/MTsN, setelah itu sebanyak 21 sekolah di tingkat SMA/SMK dan dua di perguruan tinggi yakni Universitas Negeri Padang (UNP) dan STKIP berupa pojok kependudukan.

Menurut dia apabila program sekolah siaga kependudukan ini dapat berhasil apabila adanya kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu partisipasi semua unsur pemegang kepentingan serta seluruh warga yang belajar di sekolah siaga kependudukan.

“BKKBN tentu akan membuat model-model percontohan dan aplikasinya tentu ada di sekolah masing-masing,” katanya.

Ia mengatakan ada lima hal yang menjadi latar belakang munculnya program sekolah siaga kependudukan yakni jumlah pendudukan dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat dan saat ini menduduki peringkat keempat terbesar di dunia di bawah China, India dan Amerika.

Kemudian jumlah penduduk usia remaja di Indonesia berdasarkan Supas 2016 sebesar 66,3 juta jiwa dari total penduduk sekitar 258,7 juta jiwa.

Selain itu jumlah penduduk usia produktif Indonesia juga meningkat sebesar 183,3 juta jiwa atau 68,7 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Setelah itu jumlah penduduk lanjut usia juga meningkat yang mencapai 24 juta jiwa berdasarkan data BPS 2018.

“Terakhir masalah urbanisasi dan masalah perkotaan sehingga perlu dilakukan penanganan masalah kependudukan mulai dari tingkat sekolah,” katanya.***3***