BPS rilis indeks demokrasi Sumbar membaik, tahun lalu masuk kategori buruk

Padang, (Antaranews Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar 2017 yang berada pada angka 69,50 dari skala 0-100 atau membaik dibanding tahun lalu yang hanya 54,41.

"Dengan demikian Indeks Demokrasi di Sumbar masuk kategori sedang, membaik dibanding tahun lalu yang masuk kategori buruk," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Kamis.

Ia menyampaikan dari seluruh provinsi yang ada di Tanah Air indeks demokrasi di Sumbar mengalami kenaikan tertinggi mencapai 15,09 poin dan nomor dua DKI Jakarta sebesar 13,89 poin serta Lampung 11,01 poin.

Indeks demokrasi tertinggi diraih oleh DKI Jakarta denga angka 84,73 dan terendah Papua 61,34, ujarnya.

Ia menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

Metodologi yang digunakan dalam menghitung IDI menggunakan empat sumber data, yaitu hasil pengumpulan bahan dari surat kabar lokal, pengumpulan dokumen berupa perda, pergub dan lainnya, fokus grup diskusi dan wawancara mendalam, ujar dia.

Ia memaparkan klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik dengan indeks diatas 80 poin, sedang dengan indeks 60 sampai 80 poin dan buruk dengan angka di bawah 60 poin.

Sukardi menyampaikan IDI bukan hanya menggambarkan kinerja gubernur namun menggambarkan kinerja masyarakat secara keseluruhan dalam berdemokrasi.

Menurut dia IDI Sumbar 2017 mengalami kenaikan pada pada aspek kebebasan sipil dengan capaian 10,66 poin, hak-hak politik 6,75 poin dan aspek lembaga demokrasi mengalami kenaikan tertinggi 33,90 poin sebagai gambaran dinamika demokrasi di Sumbar.

Perbaikan iklim berdemokrasi di Sumbar secara tidak langsung mengambarkan perbaikan kinerja lembaga demokrasi di daerah ini, katanya.

Selain itu dari enam variabel yang ada peran partai politik naik 77,22 poin, peran birokrasi pemerintah daerah 58,19 poin, dan varaibel kebebasan serta diskriminasi 27,81 poin.

Satu-satunya variabel yang mengalami penurunan adalah kebebasan berpendapat yang turun 2,80 poin, kata dia.

Kemudian dari sisi indikator terdapat 18 indikator masuk kategori baik dengan skor di atas 80.

Namun masih ada indikator dengan kategori buruk yaitu aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agama, jumlah anggota DPDR perempuan, demonstrasi yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat tentang penyelenggaran pemerintahan, jumlah perda yang berasal dari inisitiaf DPRD dan rekemondasi DPRD kepada eksekutif, kata dia. (*)