Pasaman Barat peroleh opini WTP untuk kedua kali dari BPK RI

Simpang Empat, (Antaranews Sumbar) - Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk kedua kalinya berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Sumbar, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017.

Kepala BPK RI Sumbar, Pemut Aryo Wibowo menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Pasaman Barat dengan meraih opini WTP secara berturut-turut.

Menurutnya hal itu merupakan bentuk kerja sama yang baik antara Pemkab Pasaman Barat dan DPRD dalam berkomitmen mendukung secara penuh pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Pasaman Barat untuk kedua kalinya berhasil meraih Opini WTP dari BPK. terima kasih atas kerja samanya. Hal ini merupakan bentuk kerja keras Pemkab dan DPRD dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," katanya.

Opini WTP atas LKPD TA 2017 yang diperoleh Pemkab Pasaman Barat merupakan opini tertinggi dari BPK sebagai pernyataan profesional BPK RI kepada Pemkab Pasaman Barat.

Hal itu berdasarkan indikator kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penghargaan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Pemkab Pasaman Barat Tahun 2017 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat (Sumbar) di Gedung BPK RI, Padang, Jum'at (25/5).

Sementara Bupati Pasaman Barat, Syahiran mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja keras mempertahankan Opini WTP dari BPK.

"Terima kasih kepada semua OPD dan semoga tambah semangat bekerja dan tetap komit terhadap pekerjaan untuk mempertahan WTP tahun depan," harapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasaman Barat atas dukungannya sehingga Pemkab Pasaman Barat dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Terima kasih kepada seluruh OPD dan jajaran atas kinerjanya. Terima kasih juga kepada masyarakat Pasaman Barat atas dukungannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik," sebutnya.

Pihaknya bersama semua OPD akan berusaha mempertahankan capaian ini pada tahun-tahun mendatang.

"Esensi dari penghargaan ini adalah bagaimana Pemkab dapat mengelola aset dan keuangan dengan baik dan benar. Tentu petunjuk dan bimbingan dari BPK sangat diharapkan," katanya. (*)