Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Sumatera menyatakan penundaan pembangunan Pasar Pariaman yang dijadwalkan pada 2018 bukan disebabkan terkendala anggaran, namun karena pemilik kios dan pemerintah daerah belum menemukan kata sepakat.
"Jadi pernyataan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah yang menyebutkan penundaan karena terkendala anggaran tidak benar," kata Wakil Ketua DPRD Pariaman, Syafinal Akbar di Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan jika pun pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bermasalah dalam anggaran, hal tersebut masih bisa dicarikan altenatif lain.
Menurutnya pembangunan Pasar Pariaman tidak bisa dilakukan satu kali tahun anggaran, melainkan harus jangka panjang dan melibatkan pihak ketiga seperti kementerian.
"Jika hanya mengandalkan APBD tentu biayanya cukup besar dan memakan waktu lama, itu pun disarankan harus melibatkan pihak ketiga agar menghemat APBD Pariaman," kata dia.
DPRD Pariaman ujar dia, dalam hal tersebut sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan pembahasan untuk memfasilitasi antara pedagang, pemilik kios dengan pemerintah kota.
Kemudian persoalan lainnya, DPRD setempat mengaku hingga saat ini juga belum mengetahui pasti berapa orang pemilik kios.
Sebelumnya pemerintah Kota Pariaman melalui dinas terkait menyatakan menunda rencana renovasi Pasar Pariaman yang terletak di Kecamatan Pariaman Tengah karena terbatasnya anggaran.
"Rencana awal memang dilakukan pada 2018, namun karena terhalang biaya diperkirakan baru bisa dimulai 2019," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pariaman, Gusniyetti Zaunit.
Apalagi katanya, Kota Pariaman salah satu daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sehingga kucuran dana APBD juga difokuskan pada pesta demokrasi tersebut.
Selain itu perkiraan biaya pembangunan Pasar Pariaman juga mengalami lonjakan menjadi Rp108 miliar dari Rp64 miliar saat perencanaan awal.
"Anggaran Rp64 miliar tersebut sebelum dilakukan pradesain, setelah berkoordinasi dengan konsultan biayanya diperkirakan mencapai Rp108 miliar," ujarnya. (*)
DPRD: tidak benar pembangunan Pasar Pariaman terkendala anggaran
Wakil Ketua DPRD Pariaman, Syafinal Akbar. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)
Jadi pernyataan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah yang menyebutkan penundaan karena terkendala anggaran kuranglah tepat
