Hal yang perlu dilakukan lulusan pertanian

id Pertanian

Ilustrasi (Antara)

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Lulusan sekolah tinggi teknik pertanian yang berada di berbagai daerah harus mengembangkan sektor pertanian nasional agar bisa menciptakan lapangan kerja.

"Saya harapkan mereka (lulusan STTP) tidak saja mampu menjadi pendamping petani, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Michael Wattimena bersama sejumlah delegasi Komisi IV DPR RI telah berkunjung ke STTP Manokwari yang terletak di Papua Barat, Kamis (15/2).

Menurut dia, pihaknya sangat mengapresiasi berdirinya STTP Perikanan yang bertujuan agar para mahasiswa dan pemuda bisa mengaktualisasikan diri di pertanian.

"Bahkan, para lulusannya diharapkan bisa menjadi wirausahawan dan teladan di Papua Barat," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa Republik Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan produksi yang sangat besar.

Namun, seiring terus bertambahnya jumlah penduduk, kata dia, saat ini terjadi kesenjangan antara stok beras dari petani dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ujar dia, para petani di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan produksinya sehingga bisa memenuhi stok beras yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dengan produksi padi yang memenuhi kebutuhan nasional, lanjutnya, maka ke depan akan terwujud visi Nawacita di bidang pertanian yang selama ini digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun, agar produksi padi dan berbagai komoditas pertanian lainnya tidak berkurang, maka pemerintah diharapkan bisa mencegah alih fungsi lahan.

Selama ini ditengarai saat ini semakin bertambahnya sejumlah lahan pertanian yang sudah beralih fungsi, seperti untuk menjadi kawasan properti.

Karena itu, DPR menginginkan agar regulasi yang ada benar-benar diperkuat untuk mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi beragam fungsi lain yang tidak terkait dengan sektor pangan nasional.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengutarakan bahwa banyak lahan basah dikonversi menjadi lahan kering yang dimanfaatkan untuk kepentingan industri, perumahan, dan sebagainya.

Padahal, lanjut Firman, berbagai lahan tersebut sebetulnya adalah lahan pertanian.

Menurut dia, dengan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian, maka program perlindungan lahan dan percetakan sawah baru akan terkendala. (*)

Pewarta :
Editor: M R Denya
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar