Plakat penghargaan ini diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ke-69.
Irwan dinilai berhasil membina Pemerintah Daerah (Pemda) di bawah kepemimpinannya untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan penghormatan terhadap HAM setiap individu.
Tak hanya itu, kriteria penilaian lain yakni, Permenkumham nomor 34 Tahun 2016 adalah dengan terpenuhinya 6 kategori, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Sementara kriteria penilaian indikator terhadap Kabupaten Kota diukur berdasarkan struktur, proses, dan hasil
Selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, sebanyak 14 kabupaten dan kota di Sumatra Barat juga menerima penghargaan serupa sebagai Kabupaten atau Kota Peduli HAM. Penghargaan untuk kabupaten dan kota dibagi ke dalam beberapa jenjang atau tingkatan kepedulian Pemda terhadap HAM.
Sebanyak 10 kabupaten atau kota yang mendapat predikat Peduli HAM adalah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payokumbuh, dan Kota Pariaman.
Sedangkan empat kabupaten atau kota lainnya yang menerima predikat Cukup Peduli HAM adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Limapuluh Kota.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, wajib hukumnya bagi pemda untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Menurutnya, pemenuhan hak hidup dasar merupakan amanat bagi pemimpin agar rakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup.
"Untuk itu, kami mengapresiasi kinerja Pemda dan Kanwil Kemenkumham Sumbar yang selalu memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu HAM. Sehingga, kita mendapatkan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat,"ujarnya usai menerima penghargaan tersebut.
Dikesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, walikota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat, tuturnya.
Selain itu, Presiden pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pungkasnya.***
