Jakarta, (Antara Sumbar) - Delegasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2017 mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memberdayakan kaum perempuan, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation - World Economic Forum (APEC WEF) 2017 yang berlangsung di Hue City, Viet Nam.
Delegasi RI menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam UMKM karena hampir 60 persen usaha mikro kecil di Indonesia dikelola oleh perempuan.
Ketua Delegasi RI pada "APEC High Level Policy Dialogue on Women and the Economy" (HLPDWE), Duta Besar Sudirman Haseng menerangkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia menerapkan program atau mekanisme pengembangan industri rumahan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Menurut Sudirman, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam memberdayakan UMKM, yang sekaligus untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka perdagangan orang, kesenjangan ekonomi, dan mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam ekonomi.
"Mekanisme pengembangan industri rumahan ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelaku usaha perempuan terhadap akses modal, akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses pelatihan, hingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga," ujar Dubes Sudirman Haseng, yang juga menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu.
Menurut dia, peran perempuan dalam ekonomi masih belum optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, holistik, dan terkoordinasi. Sementara itu, APEC sepakat untuk lebih efektif dalam meningkatkan wirausaha dan peluang kerja bagi perempuan.
Selain itu, APEC juga akan memastikan kebijakan masing-masing anggotanya yang menjamin persamaan perolehan hak upah/gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta menjamin representasi wanita di tingkat pembuat keputusan dan kebijakan (leadership level).
Forum itu juga mendesak masing-masing anggota APEC untuk dapat membuka kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan pada semua sektor, terutama yang dapat menunjang inklusivitas dalam pembangunan ekonomi.
Selanjutnya, para pengusaha juga mengharapkan dapat diberikan kemudahan dan kuota khusus bagi UMKM yang dipimpin oleh perempuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
APEC HLPDWE menghasilkan dokumen "2017 APEC Women and the Economy Forum Statement", yang salah satunya menyepakati untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pedesaan yang sejalan dengan salah satu kepentingan Indonesia dalam forum APEC, pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.
Para pejabat yang hadir juga telah menyetujui penyediaan dana sebesar 1,8 juta dolar AS untuk program pengembangan kapasitas yang terkait pemberdayaan perempuan dalam kerangka kerja sama APEC. (*)
Indonesia Dorong UMKM Berdayakan Perempuan
(ANTARA TV SUMBAR)
