Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperluas kerja sama dengan rumah sakit untuk mempermudah masyarakat menjangkau layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Kepesertaan BPJS Kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas," kata Saleh melalui pesan singkatnya diterima di Jakarta Senin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengimbau rumah sakit untuk membantu program JKN yang sedang dikembangkan pemerintah. Karena itu standar pembiayaan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Menurut Saleh, tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit. Karena itu, setiap orang yang sakit pasti adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolangan.
Saleh mengatakan memang ada rumah sakit yang enggan untuk bekerja sama dengan BPJS kesehatan, maka mungkin karena menilai keuntungannya tidak terlalu banyak.
"Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Untuk tahun 2017 saja, anggaran untuk BPJS kesehatan untuk penerima bantuan iuran sudah mencapai Rp34 triliun," tuturnya.
Terkait kejadian yang dialami bayi Deborah, Saleh meminta Kementerian Kesehatan untuk menginvestigasi secara serius agar kejadian serupa tidak terulang.
"Investigasi bisa melibatkan perkumpulan rumah sakit yang ada. Bila ada prosedur pelayanan yang dilanggar, Kementerian Kesehatan harus menjatuhkan sanksi tegas," ujarnya.
Menurut Saleh, jaminan kesehatan universal akan sulit tercapai bila masih ada kejadian seperti yang dialami bayi Deborah.
"Saya ikut sedih dan prihatin atas musibah yang dialami bayi Deborah. Saya bisa merasakan kesedihan dan duka yang dialami seluruh keluarganya," ucapnya. (*)
Berita Terkait
Legislator sesalkan pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI
Minggu, 27 Maret 2022 11:32 Wib
Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah perbaiki data kasus positif COVID-19
Senin, 6 April 2020 20:39 Wib
Pangkas eselonisasi, PAN pertanyakan penunjukan wamen
Jumat, 25 Oktober 2019 15:47 Wib
Anggota DPR minta pemerintah kaji ulang sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan
Kamis, 10 Oktober 2019 12:52 Wib
PAN dukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR
Kamis, 3 Oktober 2019 13:27 Wib
PAN tidak sepakat "power sharing"
Senin, 24 Juni 2019 17:02 Wib
PAN menilai pertemuan Jokowi-AHY dalam konteks politik kebangsaan
Jumat, 3 Mei 2019 15:20 Wib
PAN minta presiden hentikan pendataan penceramah oleh Kementerian Agama
Rabu, 23 Mei 2018 8:45 Wib