Padang Aro, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, terus melengkapi sarana dan prasarana serta sistem untuk mempermudah tata cara pelelangan secara elektronik.
"Kami sekarang telah memiliki LPSE sendiri, yang sebelumnya tergabung ke provinsi. Selain itu SPSE sudah ditingkatkan ke versi 4," ujar Asisten II Setdakab Solok Selatan, Epli Rahmat di Padang Aro, Rabu.
Pemkab setempat, tambahnya telah berkomunikasi dengan Telkom untuk mengantisipasi agar jaringan tidak terganggu.
"Kami berharap jaringan bukan lagi 3G, tapi udah 4G," ujarnya.
Menurutnya, dengan perbaikan sistem dan sarana prasarana tersebut salah bentuk upaya pemerintah setempat dalam mengayomi para kontraktor lokal.
Selain perbaikan sistem dan sarana serta prasarananya, ujarnya pemerintah setempat juga melakukan sosialisasi kepada para rekanan.
Sosialisasi tersebut dalam pembentuk pembinaan kepada para rekanan yang tergabung di sejumlah asosiasi, seperti Gapeksi, Gapeksindo, Gapeknas, Aspeknas, dan Aspeksindo.
Sosialisasi pembinaan jasa konstruksi bagi penyedia barang dan jasa se-Solok Selatan digelar hari ini.
Bukan saja pembinaan kepada rekanan, sebut penguatan juga dilakukan kepada sumber daya manusia (SDM) dari pihak pemerintah.
Namun ia menyayangkan, SDM yang telah diberi pelatihan tersebut tidak sedikit yang tidak diberi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya.
"Tidak sedikit pegawai yang dilatih tidak pernah menjadi panitia lelang. Sementara SDM tersebut banyak yang muda-muda," ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setkab Solok Selatan, Endri Karani menyebutkan banyak para rekanan lokal yang kurang paham tentang tata cara lelang melalui LPSE.
"Kami tidak menyalahkan mereka karena memang belum ada sosialisasi," tambahnya.
Untuk itu, sebutnya pada hari ini pihaknya memberikan sosialisasi kepada para rekanan terkait proses jasa kontruksi, BPJS Ketenagakerjaan, LPSE, dan terkait pajak.
Agar pekerjaan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan selesai tepat waktu, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi hingga ke lapangan.
"Kami juga menerima laporan dari OPD telah sampai dimana pekerjaan sebuah proyek, masalah dan solusi-solusinya," sebutnya. (*)
Berita Terkait
BI akselerasi daerah yang belum terapkan pembayaran elektronik
Kamis, 21 Maret 2024 20:44 Wib
Kemenkes: 8.362 faskes di Indonesia terkoneksi ke SATUSEHAT
Sabtu, 17 Februari 2024 7:49 Wib
Disdukcapil Solok jemput bola perekaman KTP Elektronik sasar pemilih pemula
Kamis, 25 Januari 2024 17:01 Wib
Disdukcapil Pasaman Barat buka layanan perekaman KTP-el di hari libur
Jumat, 19 Januari 2024 12:38 Wib
Perubahan KTP elektronik menjadi IKD
Sabtu, 23 Desember 2023 10:43 Wib
Lengkap tips memilih produk elektronik di rumah yang tepat
Rabu, 29 November 2023 19:13 Wib
Kebakaran toko elektronik di Bandung
Selasa, 21 November 2023 15:40 Wib
Kemenkes luncurkan rekam medis elektronik (RME) terintegrasi SATUSEHAT
Minggu, 12 November 2023 13:08 Wib