Jakarta, (Antara Sumbar) - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengatakan pelaksanaan aksi "112" hanya akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Hal ini dikatakannya usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di rumah dinas Menkopolhukam, Jakarta, Kamis.
"Aksi 11 Februari akan tetep dilaksanakan. Tapi yang ingin ikut aksi telah mengambil inisiatif dengan memindahkan lokasi kegiatan dari Monas menjadi di Masjid Istiqlal," ujarnya.
Rizieq menambahkan pihaknya juga membatalkan aksi pengerahan massa turun ke jalan atau "long march", yang rencananya dimulai dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
"Kebetulan ada dua paslon yang akan kampanye terakhir pada hari itu, kedua paslon bisa saja mengerahkan massa yang cukup besar dalam aksi tersebut. Kami tidak mau terjebak dalam kampanye mereka, maka itu kami ambil keputusan agar digelar di Istiqlal," jelasnya kemudian.
"Kami juga komitmen untuk tidak melanggar undang-undang dalam aksi di Istiqlal," tambahnya pula.
Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir, yang ditemui di lokasi yang sama dengan Rizieq, mengungkapkan aksi "112" akan dilaksanakan dengan menggelar Shalat Subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan acara Tausiah Nasional.
"Tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Tidak boleh ada yg menimbulkan provokasi. Kita akan berkerja sama dengan aparat," ungkap Bachtiar.
Ia juga memastikan massa dari GNPF tidak akan melaksanakan "long march".
"Kami perjelas secara resmi, bahwa tidak ada 'long march'. Kalau ada itu bukan GNPF. Kami tidak bertanggung jawab atas itu," kata Bachtiar.
Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya telah melarang aksi "112" yang akan digelar FUI karena menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menjelaskan alasan tidak diizinkannya aksi tersebut digelar, karena dikhawatirkan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan dan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, maka petugas dapat membubarkan aksi itu.
Argo juga menyatakan polisi berwenang membubarkan aksi yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, termasuk menjatuhkan sanksi kepada para pelakunya. (*)
Berita Terkait
Rizieq Shihab Bebas Bersyarat
Rabu, 20 Juli 2022 18:07 Wib
Keluarga sambut Rizieq Shihab di Petamburan setelah dinyatakan bebas bersyarat
Rabu, 20 Juli 2022 10:58 Wib
Penasihat hukum benarkan Muhammad Rizieq Shihab bebas hari ini
Rabu, 20 Juli 2022 8:38 Wib
1.660 polisi kawal sidang kasasi Rizieq Shihab
Senin, 11 Oktober 2021 12:41 Wib
Pengamanan Sidang Putusan Banding Rizieq Shihab
Senin, 30 Agustus 2021 15:16 Wib
Anggota Majelis Hakim kasus Rizieq Shihab meninggal dunia
Senin, 12 Juli 2021 13:06 Wib
Polisi Blokade Pendukung Rizieq Shihab
Kamis, 24 Juni 2021 12:55 Wib
Massa simpatisan Rizieq Shihab kepung flyover Pondok Kopi arah PN Jakarta Timur
Kamis, 24 Juni 2021 10:56 Wib