Simpang Empat, (Antara Sumbar) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) sepakat mendukung jalannya pemerintahan daerah setempat empat tahun kedepan.
"Kami siap mengawal dan mendukung kebijakan Bupati Pasaman Barat, Syahiran dan Wakil Bupati, Yulianto," kata Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Kompol Liusman saat Rapat Koordinasi Forkominda di Simpang Empat, Kamis.
Ia menerangkan Pasaman Barat saat ini masih memiliki sejumlah permasalahan terutama masalah konflik pertanahan.
"Permasalahan tanah tidak kunjung selesai. Diperlukan kerja sama dan kebersamaan untuk mengatasinya. Kami siap mendukung apapun kebijakan dari pemda," katanya.
Ia menyebutkan secara penegakan hukum pihaknya siap mengawal dan mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemda.
"Saat ini kami konsen mengatasi masalah konflik tanah. Tentunya terkait nantinya dengan kebijakan yang dilahirkan dan kami siap mendukung," katanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Teguh Wibowo juga menyebutkan jajarannya akan ikut mengawal dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
"Secara kelembagaan kami siap mendukung. Apalagi sudah ada Instruksi Presiden yang memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mendukung berbagai program yang dilakukan pemda," ujarnya.
Ia mengatakan tujuannya untuk mengawal dan mendukung pembangunan adalah sebagai antisipasi terjadinya tindak pidana korupsi.
Berbagai kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, proses lelang, pelaksanaan dan sampai selesai pekerjaan akan dikawal dan didukung.
"Apalagi saat ini Pasaman Barat sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan sebagai upaya melepaskan diri dari status daerah tertinggal," kata dia.
Selain itu, sejumlah mega proyek akan dilaksanakan di Pasaman Barat. Seperti pembangunan kilang minyak di Air Bangis yang investasinya mencapai 157 triliun, lanjutan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan pembangunan lainnya.
Sementara itu Bupati Pasaman Barat, Syahiran menyambut baik adanya rapat koordinasi Forkominda yang diadakan.
"Banyak masalah yang bisa dihadapi secara bersama. Kekompakan dan kerja sama yang baik sangat diperlukan," katanya.
Ia menyebutkan satu tahun kepemimpinannya, belum banyak yang bisa dilakukan karena masih melanjutkan kepemimpinan sebelumnya.
"Untuk 2017 ini program sesuai visi misi baru kita lakukan. Tentunya harus didukung oleh semua pihak," kata dia.
Ia menyebutkan jajarannya satu tahun terakhir sibuk menyusun susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang merupakan tuntutan Undang-Undang.
Selain itu, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait banyaknya kewenangan kabupaten yang pindah ke provinsi.
Diantaranya adalah kewenangan pengawasan kehutanan atau ilegal loging, ilegal fishing, tambang liar, kewenangan SMA dan SMK.
"Sementara di Pasaman Barat masih banyak praktek ilegal loging, fishing dan tambang galian c. Kita akan koordinasikan dengan provinsi," ujarnya. (*)
