Pansus DPRD Bawa Serta Pejabat SKPD Kunker

Padang, (Antara Sumbar) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terkait pembahasan Perubahan APBD 2016 melaksanakan kunjungan kerja dengan membawa serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah itu.

"Memang banyak kepala SKPD yang saat ini melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah. Itu atas permintaan Pansus DPRD Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Vidal Triza saat dihubungi dari Padang, Senin.

Meskipun mengakui banyak pejabat SKPD yang turut serta dalam perjalanan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2016 itu, Vidal mengaku tidak ingat keseluruhannya.

"Kami memberi izin, karena permintaan Pansus. Yang saya ingat SKPD yang berangkat ialah ada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), DPKA dan Sekretaris Dewan," sebutnya.

Kemudian Kepala Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Padang, Asnel turut mengakui memang banyak kepala SKPD yang berangkat, bahkan ia mengaku dirinya sendiri ikut serta berangkat bersama dengan Kabag Umum.

"Kalau BKD bersama dengan Kabag Umum berangkat dengan Pansus II ke Bogor. Yang lainnya, saya kurang tahu karena ada tiga tim," lanjutnya.

Keberangkatan keluar daerah 45 anggota dewan beserta hampir sebagian besar kepala dinas setempat itu pada Senin hingga Jumat (7/10), juga diikuti atau didampingi pula sebagian pimpinan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah itu.

Hal itu terungkap dari Koordinator Pansus I DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra yang mengatakan tujuan kunjungan kerja Pansus I ialah ke DPRD Makassar, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkap).

Ia menyebutkan pendamping Pansus I turut serta adalah Direktur Utama (Dirut) PDAM, pimpinan cabang Bank Nagari, Kepala Dispenda, Kepala DPKA, Kepala Disperindagtamben, Dirut RSUD serta Kabag Humas PT Semen Padang.

Kemudian untuk Pansus II, Ketua Pansus II DPRD Padang, Zulhardi Z Latif mengatakan, dalam rombongannya tidak banyak SKPD yang menjadi pendamping, yang terlibat hanya Kepala BKD dan Kasubag Umum Pemkot Padang.

"Tujuan keberangkatan Pansus II ke DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Bogor serta Pemkab dan Pemkot Bogor," ujarnya.

Koordinator Pansus III DPRD Padang, tentang pembahasan belanja langsung Asrizal mengatakan, sedangkan untuk pihaknya, tujuan keberangkatan ialah ke Kemendagri, DPRD Kabupaten Bekasi dan Bappeda Kabupaten Bekasi.

Untuk SKPD yang ikut atau mendampingi, katanya, Kepala Dinas PU, Kepala BPKA dan Kepala Dinas Pasar.

Terkait keberangkatan anggota dewan yang memboyong sejumlah kepala SKPD, serta pimpinan BUMD dan BUMN itu, pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumbar Edi Indrizal MSi menilai keberangakatan dengan mengatasnamakan pembahasan Perubahan APBD 2016 itu hanya modus.

"Itu hanya lagu lama dan sudah menjadi rutinitas tahunan," tegasnya.

Menurutnya, kegiatan semacam itu hanya sebuah pemborosan anggaran yakni menghambur-hamburkan anggaran rakyat secara masal.

Selain itu, dengan keberangkatan sebagian besar kepala dinas di Pemkot Padang, katanya, tentu akan berpengaruh pada tugas negara dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kenapa harus sebanyak itu yang ikut? Ini jelas menghamburkan uang rakyat dan bertolak belakang dengan instruksi Presiden tentang penghematan anggaran," katanya.

Ia menyebutkan dalam Pilpres Nomor 8 tahun 2016 telah tertuang bahwa tujuan penggunaan anggaran itu harus efesien dan efektif, ini malah sebaliknya.

Dalam instruksi presiden tersebut ada beberapa item kegiatan yang harus dikurangi, katanya, seperti perjalanan dinas, belanja honor, paket pertemuan atau meeting, biaya rapat, operasional perkantoran, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor.

Ia berharap, wali kota dan wakil wali kota setempat cepat tanggap atau respon terhadap yang telah diinstruksikan Presiden RI tersebut.

"Jika perlu berikan sanksi terhadap sejumlah SKPD yang ikut dalam kunjungan kerja beramai-ramai itu," ujarnya. (*)