Legislator Solok Imbau Paslon-Tim Sukses Jaga Keamanan

Arosuka, (Antara) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Septrismen mengimbau para pasangan calon (paslon) kepala daerah dan tim sukses yang akan bertarung pada Pilkada serentak 2015 agar menjaga keamanan dengan mengedepankan silaturrahmi saat berkampanye.

Jangan sampai ada yang memecah belah persatuan dan merusak ketenteraman di masyarakat. Terlebih lagi Kabupaten Solok situasinya cukup aman saat ini, makanya jangan sampai timbul permusuhan di tengah masyarakat, kata politisi senior Partai Gerindra itu di Arosuka, Jumat.

Ia mengatakan berkampanye tidak harus saling hasut, mencela apalagi saling bentrok, tapi berkampanyelah secara santun dan jangan memfitnah atau menjelek-jelekan orang lain.

Septrismen yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Solok mengatakan saat ini sudah bukan zamannya lagi ada tim pemenangan salah satu pasangan calon yang menjelek-jelekkan pasangan lainnya.

Justru tim yang menjelek-jelekkan pasangan lain tidak akan mendapat simpati dari masyarakat, sebaliknya paslon dan tim sukses yang santun dan patuh pada aturan akan mendapat tempat di hati masyarakat.

Sikap seperti ini sekaligus merupakan bentuk perwujudan terciptanya pilkada aman, tertib, sukses dan berkualitas.

Ia menerangkan, pilkada Kabupaten Solok yang aman, tertib dan lancar juga sesuai dengan kesepakatan Pilkada 'Badunsanak' atau bersaudara yang sudah ditandatangani bersama pekan lalu.

"Mari sama-sama kita patuhi aturan yang sudah disepakati. Kita jaga marwah daerah, jangan sampai gara-gara pilkada masyarakat terpecah belah," katanya.

Terpisah Ketua KPU Kabupaten Solok, Elwiza menyebutkan pihaknya meminta semua pihak untuk melakukan praktik kampanye santun dalam menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2015.

Ia mengimbau ke tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh tim pemenanganya untuk tidak saling mengolok-olok dan fitnah-memfitnah antara satu dengan lainnya.

"Pola berkampanye yang tidak baik, tidak tertib, melanggar etika dan batas-batas kepatutan harus dicegah. Karena hal itu tidak sejalan dengan kehendak kita bersama yang ingin menghadirkan politik dan demokrasi yang maju dan berkeadaban," katanya. (*)