ADB Bakal Gandakan Pembiayaan Perubahan Iklim Tahunan

Jakarta, (AntaraSumbar) - Bank Pembangunan Asia (ADB) bakal menggandakan pembiayaan terkait perubahan iklim tahunan hingga sekitar 6 miliar dolar AS pada 2020, meningkat dua kali lipat dari jumlah 3 miliar dolar AS saat ini.

"Tidak ada tempat yang lebih kritis guna mengatasi perubahan iklim selain di Asia dan Pasifik karena meningkatnya permukaan laut, glasier yang mencair, dan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang merusak penghidupan dan mengambil banyak sekali nyawa," kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selain menambah pembiayaan terkait iklim, ADB juga akan melanjutkan untuk mengeksplorasi kesempatan pembiayaan bersama yang baru dan inovatif dengan mitra publik dan swasta.

Sebagai contoh, ADB juga akan memobilisasi pembiayaan konsesi dari Dana Iklim Hijau yang dioperasikan untuk proyek adaptasi ADB di negara-negara berpenghasilan rendah.

Presiden ADB juga menekankan pentingnya aspek teknologi guna mengatasi perubahan iklim, dan mengatakan ADB akan menyesuaikan sistem pengadaannya agar sesuai dengan integrasi teknologi yang lebih bersih dan lebih maju ke dalam proyeknya.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat dalam bidang lingkungan Greenpeace Indonesia mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi atau resiliensi wilayah pesisir, terutama masyarakatnya guna menghadapi perubahan iklim dunia.

"Peningkatan resiliensi pada masyarakat pesisir sangat dibutuhkan, terutama dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, cuaca ekstrim dan kondisi lainnya semisal kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove akibat perubahan iklim dunia," kata Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution saat dihubungi Antara dari Jakarta, Senin (7/9).

Hal tersebut dikatakan Arifsyah dalam menanggapi dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan pada draft dokumen kontribusi nasional penurunan emisi yang diniatkan atau Intended Nationally Determined Contributions (INDC), oleh pemerintah.

Menurutnya, langkah peningkatan resiliensi yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat pesisir adalah langkah yang paling sesuai dalam mempersiapkan pengaruh perubahan iklim dunia.

Lebih lanjut dia mengatakan langkah tersebut juga harus dijalankan dengan berbagai program yang sifatnya langsung dapat diterima masyarakat dan dapat dimengerti dampaknya oleh mereka.

"Contohnya, jika kita lihat masyarakat nelayan kita, mereka sangat terancam dengan cuaca yang begitu ekstrim kemudian musim terus berubah, ini perlu dicari solusi alternatif pada mata pencaharian mereka," ujar dia.

Arifsyah menilai pemerintah harus bergerak cepat dengan mengidentifikasi pulau kecil dan terluar yang rentan terhadap kondisi tersebut, karena perubahan iklim juga diprediksi dapat meningkatkan tinggi muka air laut hingga membuat ribuan pulau tenggelam.

"Dari catatan kami, Indonesia memiliki 92 pulau terluar dan 31 di antaranya berpenghuni, saya kira ini butuh identifikasi untuk bagaimana pulau-pulau ini bisa dipertahankan," ujar dia. (*)