Jakarta, (Antara) - Pengamat Ekonomi Politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga meminta pemerintah serius mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan instruksi kepada para pemimpin daerah yang wilayahnya rawan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Wilayah tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, untuk kemudian melakukan konsolidasi internal terhadap para pemangku kepentingan di sana," katanya ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Konsolidasi tersebut dilakukan kepada para pengusaha, organisasi serikat buruh dan ekonom daerah untuk melakukan langkah cepat dan tepat, seperti penurunan suku bunga untuk mendongkrak investasi, memberikan stimulan penurunan pajak, dan persyaratan kredit yang fleksibel demi mendorong produksi.
"Permasalahan tenggat waktu ekspor dan impor juga harus disederhanakan untuk menekan ongkos produksi," ucap Andy.
Dia berpendapat pula bahwa peran lembaga bipartit di tingkat perusahaan atau pabrik sebagai media komunikasi antara pekerja dan pengusaha agar lebih diberdayakan.
Selain itu, lembaga tripartit di tingkat nasional dan daerah perlu pula meningkatkan dialog hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkesejahteraan.
"Bila perlu komunikasi yang intens minimal 2 bulan sekali dilakukan oleh kepala negara, kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dunia usaha di Indonesia," kata Andy.
Pada Selasaini, ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) melakukan "long march" menuju Istana Negara, Jakarta, setelah berkumpul di Bundaran Bank Indonesia.
Para buruh menolak ancaman pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelemahan nilai rupiah dan perlambatan ekonomi.
Andy tidak memungkiri ketika dikonfirmasi bahwa fenomena PHK yang marak terjadi dikarenakan lesunya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS. (*)
Berita Terkait
Kejagung periksa Sandra Dewi terkait kepemilikan aset
Rabu, 15 Mei 2024 13:39 Wib
Kemenkes godok aturan menteri terkait KRIS
Senin, 13 Mei 2024 21:47 Wib
Pemprov Sumbar prioritaskan perbaikan jalan Malalak terkait bencana
Minggu, 12 Mei 2024 11:05 Wib
Terkait Persoalan Tambang Air Dingin, Pemprov Sumbar Tegaskan Keputusan Sudah Diambil Tidak Perlu Ada Rapat Lagi
Kamis, 9 Mei 2024 7:26 Wib
Kejari Pasaman Barat tahan mantan bendahara wali nagari Katiagan terkait perkara korupsi
Senin, 6 Mei 2024 15:49 Wib
Kemenkominfo minta saran KPAI tindak lanjuti keluhan terkait Free Fire
Selasa, 30 April 2024 17:57 Wib
Pengamat: Putusan MK terkait PHPU jadi poin perbaikan Pemilu selanjutnya
Rabu, 24 April 2024 20:34 Wib
Istana: Presiden hormati putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 17:14 Wib