WALHI: Pengalihan Subsidi ke BBN Percepat Deforestasi

Jakarta, (Antara) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan kebijakan pemerintah yang bakal mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berbasis lahan sawit dinilai akan mempercepat deforestasi. "Pengalihan subsidi BBM ke BBN berbasis lahan ini juga akan memperparah laju deforestasi, karena akan menstimulus peningkatan ekspansi perkebunan kelapa sawit di hutan Indonesia," kata Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut dia, dimasukkannya bahan bakar nabati dari CPO (produk ekstraksi sawit) diduga merupakan hasil lobi kelompok pengusaha perkebunan kelapa sawit ke pemerintah setelah penolakan yang dilakukan parlemen di Uni Eropa untuk menggunakan BBN berbasis lahan guna pemakaian transportasi di benua tersebut. Selain untuk CPO, ia berpendapat bahwa alokasi pengalihan dana subsidi BBM juga untuk keuntungan kelompok pengusaha yang saat ini sedang mendorong HTI (hutan tanaman industri) bioetanol yang mengancam sekitar satu juta hektare hutan di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua. "Mestinya kesempatan ini dapat digunakan menjadi modal pemerintah untuk mengambil langkah strategis penanggulangan persoalan lingkungan, dengan mendorong bahan bakar terbarukan alternatif melimpah di Indonesia, seperti angin dan tenaga surya," katanya. Zenzi juga menyatakan, bila pertimbangan dana pencabutan subsidi BBM karena membebani kehidupan perekonomian masyarakat kecil, maka pemerintah semestinya dapat menggunakannya untuk pembiayaan penyelamatan lingkungan secara langsung oleh masyarakat, sektor mikro yang dapat meningkatkan daya produksi masyarakat pedesaan, atau pemulihan lingkungan akibat emisi penggunaan bahan bakar fosil selama ini. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (2/2), menyatakan mulai tahun 2015 subsidi BBM fosil dialihkan ke pengembangan sektor-sektor yang lebih produktif di antaranya untuk BBN. "Ke depannya akan semakin sedikit subsidi yang diberikan untuk BBM karena dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti biodiesel dan bioetanol," ujarnya. Oleh karena itu dalam RAPBN-P 2015 Kementerian ESDM mengusulkan penambahan subsidi untuk biodiesel dari yang semula Rp1.500 per liter menjadi Rp5.000 per liter sedangkan bioetanol dari yang semula Rp2.000 per liter menjadi Rp3.000 per liter baik bagi sektor PSO maupun non-PSO. Hal itu menunjukkan adanya penambahan alokasi BBN sebesar Rp14,31 triliun dari APBN 2015 sebesar Rp3,09 triliun menjadi RAPBN-P 2015 sebesar Rp17,40 triliun. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menjelaskan bertambahnya subsidi BBN akan membawa berbagai manfaat di antaranya penghematan devisa dan pengurangan ketergantungan terhadap BBM (fosil) senilai Rp20,4 triliun, peningkatan nilai tambah industri hilir kelapa sawit (CPO menjadi biodiesel) sebesar Rp7 triliun, peningkatan harga CPO dunia menjadi 146,62 dolar AS per ton, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.000 orang. "Yang jelas akan ada peningkatan pendapatan petani kelapa sawit sebesar 15,3 persen," paparnya. (*/sun)