Genderang kampanye Pilkada Kota Padang, Sumatera Barat sudah ditabuh yang ditandai dengan ikrar sepuluh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Ikrar yang punya slogan Pilkada "Badunsanak, Damai, Luber dan Jurdil berlangsung dipelataran parkir GOR H Agus Salim Padang, pada 12 Oktober 2013.
Motto Pilkada Badunsanak, bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Sumbar bukan hal yang baru. Empat tahun silam sebanyak 14 daerah menggelar Pilkada serentak di provinsi itu. Semua berlangsung dengan sukses dan damai tanpa ada konflik horizontal.
Secara garis besarnya konsep Pilkada badunsanak (bersaudara), menuntut semua pihak yang terlibat memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik di era demokrasi sekarang.
Selama dalam pelaksanaan masa kampanye menjaga norma-norma adat dan istiadat, serta menghargai satu sama lain. Jangan sampai pula ada tindakan-tindakan provokasi.
Apalagi, kampanye hitam yang dapat menimbulkan isu SARA atau konflik horizontal di masyarakat demi mencapai kemenangan. Bagi pasangan yang kalah dalam pesta demokrasi tersebut, mesti secara berani memperlihatkan sikap saling menghargai terhadap keputusan yang ditetapkan penyelenggara.
Bukan malah sebaliknya, menerapkan politik "panjat pinang". Tradisi memanjat batang pinang sudah tak asing bagi masyarakat di Padang, dan Sumatera Barat secara umum. Tujuannya hanya satu, bagaimana bisa sampai dimana hadiah dipasang penyelenggara. Mencapai ke titik hadiah yang beragam bentuknya itu, bukan persoalan mudah. Batang pinang yang deketam dilumuri oil.
Mereka yang terlibat punya tim pula, meski saling kenal dan tahu, bahkan ada yang bersaudara. Tapi tim berbeda, harus berjuang dengan kerja keras memanjat batang pohon yang licin tersebut. Baru, kepala, punggung teman lainnya diinjak-ijak.
Tak hanya itu, terkadang ada wajah yang terkena terjang. Malahan, bagi yang sudah hampir sampai menjangkau kayu tempat hadiah, bisa-bisa ditarik lagi ke bawah.
Pilkada Padang, setelah ada ikrar badunsanak tentu selama kampanye menjauhi hal-hal yang dalam prakter strategi saat lomba panjat pinang.
Komisioner KPU Sumbar Nova Indra pada kesempatan ikrar Pilkada Badunsanak Kota Padang, mengingatkan pelaksanaan diharapkan berjalan lancar, tapi meninggalkan bekas-bekas konflik setelah pesta demokrasi usai.
Ia pun menyampaikan pepatah Minang "biduk (sampan) lalu/lewan, kiambang (tanaman air) batamu/bertemu", artinya peserta demokrasi adalah milik bersama, tapi setelah usai tak meninggalkan konflik di masyarakat.
Dari sepuluh pasangan yang maju dalam Pilkada Padang, tambah dia, para cawako/cawawako dan tim pemenangnya raih hati masyarakat atau pemilih dengan cara-cara yang benar. Rambu-rambunya sudah jelas peraturan dan perundang-undangan.
Apalagi sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, menurut dia, Pilkada Padang 2013 hendaknya dapat menjadi contoh bagi daerah dalam pelaksanaan yang berjalan dengan damai, aman dan lancar, serta terbebas dari konflik.
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Zainudin Datuak Rajo Lenggang mengimbau tim sukses pasangan calon agar tidak melakukan kampanye provokasi ditengah masyarakat.
Tekad bersama sudah diikrarkan pasangan calon Pilkada Badunsanak, jangan sampai tim sukses melakukan kampanye yang menyinggung pasangan calon lain.
Menurut dia, proses pendewasaan politik ditengah masyrakat akan kembali hilang, jika kampanye provokasi dilakukan. Maka setiap pasangan calon melakukan kontrol dan pengawasan ketat terhadap tim suksesnya.
Tidak dipungkiri setiap tim sukses punya keinginan kuat untuk bisa mengantarkan pasangan calon memenangi Pilkada. Namun hal itu jangan sampai melanggar batas dan norma di Ranah Minang.
"Tim sukses sebaiknya mengedepankan visi dan misi pasangan calonnya ditengah masyrakat, jangan ada kampanye yang saling menjelekan satu sama lain. Kebersamaan yang sudah terbangun jangan sampai dirusak," katanya.
Wali Kota Padang Fauzi Bahar menyampaikan ikrar Pilkada Badunsanak harus menjadi tekad semua pihak untuk membuktikannya. Salah satunya harus terbesas dari konflik.
"Semua pasangan cawako/cawawako, tim pendukung dan termasuk penyelenggaran, harus bertekad menyukseskan penyelenggaran Pilkada tanpa ada konflik," tegas Fauzi.
Pilkada Padang kali yang terbanyak pesertanya, maka jadikan sebagai momentum untuk memperlihatkan ke daerah lain, bahwa Minangkabau sebagai negeri tertua menjalankan sistem demokrasi.
Jadi, ketika ada pendukung pasangan yang melintasi kumpulan tim calon lainnya jangan pula diejek dan perlihatkan sikap bersaudara satu sama lain. "Kita sudah sukses menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2010 lalu, diselenggarakan KPU Sumbar, maka Pilkada Padang 2013 mesti merujuknya," ujarnya.
Politik Uang
Fauzi Bahar juga mengingatkan kepada sepuluh pasangan calon wali kota dan calon wali kota Padang pada Pilkada 2013, agar menjauhi politik uang.
Jika, ada pasangan cawako atau tim suksesnya yang melakukan politik uang, sudah harapan mendapatkan petaka. Kenapa tidak, menggunakan politik uang untuk membeli suara masyarakat belum tentu jaminan jadi pemenang dalam Pilkada.
Malah dengan menggunakan cara-cara bertentangan dengan aturan tersebut, ukurannya kemengan diraih tetapi bisa berurusan dengan aparat penegak hukum.
Parahnya, kata wali kota, sudahlah kalah dalam pemungutan suara, uang banyak habis dan terjerat pula oleh hukum. Sudah berlipat penderitan yang dialami, "sudahlah jatuh, tertimpa tangga lagi".
"Kapolresta sudah menyampaikan kepada saya, soal yang satu ini (politik uang) tidak ada toleransi, bagi yang terbukti jelas ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat Kota Padang yang sudah punya hak pilih, agar tidak terpedaya dengan diberi uang oleh pasangan cawako/cawawako. Gunakanlah hak pilih sesuai hati nurani tanpa ada beban dan paksanaan dari kelompok manapun, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai harapan.
"Sesuatu yang diawali dengan buruk tidak akan menghasilkan yang baik, begitu sebaliknya kalau sudah dimulai dengan baik dan benar tak akan menghasilkan yang salah dikemudian nantinya," kata wali kota dua periode itu.
Semua pasangan cawako/cawawako yang bertarung merebutkan hati rakyat, hekdaknya siap untuk menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara nanti. Hendaknya jangan sampai ada yang sampai menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena biaya yang dikeluarkan akan bertambah besar.
"Sudahlah biaya untuk kebutuhan salama kampanye besar dikeluarkan, tambah lagi menggugat ke MK dan ternyata ditolak, maka pengeluaran semakin besar," ujarnya.
Kapolresta Padang AKPB Wisnu Andayana dalam kesempatan yang sama menyatakan pihaknya tidak akan toleransi kalau ada pasangan calon dan tim sukses melakukan tindakan melawan hukum.
Sampai masuk tahapan kampanye masih tetap berjalan aman dan lancar. Situasi yang ada harus menjadi komitmen untuk dibuktikan sampai pada hasil penghitungan suara nanti.
Jika dibandingkan dengan penyelenggaran Pilkada di daerah lain, baru mulai deklarasi saja sudah terjadi gesekan antar para pendukungan pasangan calon kepala daerah.
"Kami siap melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada Padang, tentu harus didukung semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan hukum," ujarnya.
Partisipasi Pemilih
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat optimistis partisipasi pemilih meningkat pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2013.
Dari sosialisasi dilaksanakan, pihaknya optimistis partisipasi pemilih meningkat pada Pilkada Kota Padang 2014-2019," kata Ketua KPU Kota Padang, Alison.
Berbagai sosialisasi telah dilakukan, salah satu bentuk sosialisasi yang rutin dilaksanakan yakni dengan menurunkan tim ke setiap kelurahan di kota itu. Supaya sosialisasi sampai ke masyarakat, KPU Padang juga melibatkan pelaku seni daerah dengan menampilkan atraksi untuk memancing warga untuk hadir.
KPU Padang, kata dia, juga bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas Padang untuk sosialisasi kepada mahasiswa.
Kemudian pemanfaatan publikasi melalui media cetak dan elektronik terus dilakukan.
"Kesadaran berpolitik masyarakat Kota Padang terus meningkat, selain faktor pencerdasan, juga pengaruh peran partai politik (Parpol) dan calon perseorangan yang ikut dalam Pilkada Padang," ujarnya.
KPU Padang juga akan memaksimalkan hak suara bagi penyandang cacat, pasien di rumah sakit dan tahanan yang ada di Lapas Muaro Padang. Nanti disediakan TPS bagi mereka.
Ia menjelaskan, saat ini KPU Padang sudah menetapkan pemilih tetap sebanyak 560.723 pemilih. Sebanyak 3.000 pemilih di antaranya terdaftar sebagai pemilih berkebutuhan khusus.
Dalam Pilkada pada 30 Oktober mendatang, KPU Padang menetapkan 1.532 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan.
Jika dilihat perbandingan dengan pelaksanaan Pilkada Padang pada 2008, dari 541.473 pemilih yang terdaftar, tercatat tidak menggunakan hak suara mencapai 231.987 orang.
"Diharapkan pada Pilkada 2013 tidak terulang, diimbau masyarakat untuk menggunakan hak suaranya," ujarnya.
Sepuluh pasangan Cawako/Cawawako Padang, Emma Yohanna-Wahyu Iramana Putra (1), Mohammad Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka (2), Desri Ayunda-James Helyward (3), Asnawi Bahar-Surya Budhi (4), Ibrahim-Nardi Gusman (5), Kandris Asrin-Hendra Dwipa (6).
Selanjutnya pasangan Maigus Nasir-Armalis (7), Indra Jaya-Yefri Hendri Dharmi (8), Syamsuar Syam-Mawardi Nur (9) dan Mahyeldi Ansarullah-Emzalmi (10). Dari sepuluh pasangan calon terdapat tujuh di antaranya melalui jalur perseorangan. (*/SA)
