Bukittinggi, (Antara) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menyoroti tentang berkurangnya bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ditargetkan Rp3.741.898.600, namun yang terealisasi Rp1.496.759.440.
"Fraksi PAN menilai jumlah tersebut memang mengalami kenaikan dibanding tahun 2012, namun kami memandang ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Sumbar," kata M. Nur Indris, SH pada pandangan fraksi PAN DPRD Kota Bukittinggi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2013.
Fraksi PAN, katanya, mendorong kepada Pemkot Bukittinggi agar lebih mampu menyakinkan Pemprov Sumbar terkait dengan peran strategis Kota Bukittinggi dalam menopang kemajuan provinsi itu.
Oleh karena itu, katanya, melalui langkah-langkah yang tepat, pihaknya menyakini akan tercapai kesepahaman dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kota Bukittinggi dan juga Provinsi Sumbar.
Belanja Daerah tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp590.656.144.731 dengan realisasi sebesar Rp504.110.258.149 atau terserap 85,35 persen. Sementara nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp75,32 miliar.
"Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan SILPA tahun lalu. Ini mengindikasikan bahwa manajemen kas daerah dan manajemen program atau kegiatan SKPD masih banyak yang perlu diperbaiki," katanya.
Lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan internal, keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya perencanaan program kerja menjadikan faktor besarnya SILPA, katanya.
Mengacu pada laporan realisasi anggaran pada kelembagaan atau SKPD maka didapati besar rata-rata realisasi belanja (berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan) pada APBD Kota Bukittinggi tahun 2013 sebesar 91,73 persen atau dengan kata lain terdapat rata-rata SILPA sebesar 8,27 persen dari belanja yang dianggarkan pada tahun 2013.
"Hal tersebut menjadi pertanyaan bagaimana pengelolaan penganggaran APBD tahun 2013. Apa sistem monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan penganggaran sudah berjalan baik," ia mempertanyakan.
Melihat pada realisasi ada catatan khusus dari Fraksi PAN untuk tiga SKPD yang disayangkan penyerapan sangat rendah yakni urusan pekerjaan umum hanya 80,03 persen.
Padahal, katanya, dengan meningkatnya kegiatan pasar urusan ini dapat membuat roda perekonomian bisa berjalan dan masyarakat pun mempunyai akses yang semakin memadai dalam memenuhi hak asasi. Bidang pendidikan pun, ungkapnya, hanya 89,24 persen dan bidang kesehatan penyerapan anggaran berjalan hanya 83,76 persen. ****
F-PAN Soroti Berkurangnya Bantuan Pemerintah Provinsi
Partai Amanat Nasional (PAN)
