Pemerintah Targetkan Permukiman Kumuh Tinggal 8 Persen 2015

Jakarta, (Antara) - Pemerintah menargetkan permukiman kumuh pada tahun 2015 hanya akan tersisa 8 persen dengan cara meningkatkan akses ketersediaan infrastruktur dasar pemukiman seperti air minum dan sanitasi guna meningkatkan daya saing. "Kawasan permukiman kumuh di Indonesia akan tersisa 8 persen pada tahun 2015 atau sekitar 30.407 hektare," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Ernawi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Menurut dia, untuk itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp35 triliun pada satu tahun anggaran, padahal kemampuan APBN 2015 di sektor ini hanya di kisaran Rp3,8 triliun. Dengan demikian, ia mengemukakan bahwa dibutuhkan strategi khusus untuk menghilangkan kesenjangan antara pendanaan yang tersedia dengan jumlah pendanaan yang ideal tersebut. "Kami memiliki indikator 100-0-100, yaitu 100 persen akses aman air minum, 0 persen proporsi rumah tangga yang menempati kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi. Ketiganya dihadapkan pada gap pendanaan yang besar, maka perlu strategi yang tepat," ujarnya. Pada 2014 ini, pemerintah yakin dengan capaian 70 persen akses aman air minum, 10 persen sisa kawasan kumuh, dan 62 persen akses sanitasi layak. Sedangkan pada 2015, ketiga indikator tersebut ditargetkan mencapai 76 persen akses aman air minum, 8 persen kawasan kumuh, dan 70 persen akses sanitasi. Pemerintah juga telah mencanangkan program penataan kampung merupakan bagian dari penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia untuk mencapai target pada tahun 2019. "Penataan kampung menjadi bagian dari upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Ditargetkan permukiman kumuh berkurang menjadi 0 persen bersamaan dengan target meningkatnya cakupan layanan air minum menjadi 100 persen, dan akses sanitasi layak 100 persen pada 2019," kata Imam S Ernawi. Ia mencontohkan, Penataan Kampung Habitat sebagaimana dilaksanakan di sejumlah daerah seperti di Jakarta Utara, merupakan contoh program yang dapat mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi anggota masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kumuh. Sebagaimana diketahui, program Penataan Kampung Habitat di Jalan Intan RW 09, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara merupakan Kampung Habitat Pertama di Indonesia. "Tujuan lain dari kegiatan Penataan Kampung Habitat antara lain meningkatkan kesadaran bersama mengenai kondisi kehidupan di kawasan permukiman kumuh," tutur Imam Ernawi. Sedangkan tujuan lainnya adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kawasan kumuh, serta mengembangkan suatu model sinergi antar pemangku kepentingan yang bekerja sama meningkatkan sarana dan prasarana suatu kawasan dari yang sebelumnya kategori permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tengah mencanangkan perbaikan terhadap 1.000 perkampungan kumuh nelayan, yang kebijakannya diambil berdasarkan hasil "blusukan". "Dalam tiga bulan pertama, harus dicanangkan pembenahan 1.000 perkampungan kumuh nelayan dengan mengeluarkan instruksi presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (11/9). (*/jno)