Hasyim Muzadi: NU Jangan Jadi Pengekor

Banjarmasin, (Antara) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengingatkan, agar organisasi keagamaan terbesar umat Islam di Indonesia tersebut jangan jadi pengekor. "Nahdlatul Ulama (NU) harus berperan aktif dalam kebangsaan," tandasnya pada Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Banjarmasin, Kamis. Sebab, menurut salah seorang Rois Suriah Pengurus Besar (PB) NU itu, organisasi besar atau anggota dan pengikutnya yang besar, kurang berarti, jika tanpa menunjukkan peran. "Karena itu pula NU harus mempersiapkan orang agar bisa berperan aktif," lanjutnya dalam sarasehan di Swiss-Bill Hotel Borneo Banjarmasin, dengan topik, "Keagamaan, Keummatan dan Kebangsaan" tersebut. Ia mengungkapkan, sejak dulu atau kelahirannya dan hingga kini, NU selalu turut serta berperan aktif dalam kebangsaan Indonesia. "Ke depan, NU harus lebih lagi menunjukkan peran aktif dalam kebangsaan. Apalagi sebagai organisasi keagamaan umat Islam terbesar di Indonesia," tandasnya. Mengenai keterlibatannya sebagai pendukung pasangan calon presiden dan wakol presiden Joko Widodo dan HM Jusuf Kalla (Jokowi - JK), dia menyatakan, hal tersebut berdasarkan pemikiran dan perhitungan yang matang. "Keterlibatan saya mendukung pasangan Jokowi - JK pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Juli lalu itu, bukan ikut-ikutan, tapi atas dasar pemikiran dan pertimbangan yang matang," ujarnya. "Insya Allah, di bawah kepemimpinan nasional Jokowi - JK nanti, Menteri Agama RI dari orang NU. Siapa orangnya, itu hal prerogatif presiden," demikian Hasyim Muzadi. Sementara itu, Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah NU Kalimantan Selatan H Sarbaini Haira mengatakan, tugas organisasinya ke depan semakin besar dan berat. "Oleh sebab itu, perlu persiapan dan kesiapan kita semua, antara lain dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan NU khususnya," tandas dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut. Sarasehan yang berlangsung sehari itu mengundang beberapa orang narasumber, antara lain mantan Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Gumilar dengan topik "Plus Minus Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Kemudian Dr Nasihin Hasan dengan topik "Peran Masyarakat Sipil Dalam Politik Kebangsaan" serta Dr Ray Rangkuti dengan topik "Pengawalan Pemerintah Oleh Rakyat". Selain itu, Dr Chalid Muhammad dengan topik "Kebijakan Negara Pada Sumber Daya Alam Indonesia" dan Dr KH Malik Madani dengan topik "Hubungan Agama dan Negara Dalam Pandangan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja). (*/jno)