Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) harus memainkan peran strategis dan menjadi mitra global yang memberi manfaat bagi anggotanya.


        "Di abad ke-21 Gerakan Non Blok (GNB) harus memainkan peran strategis, menjadi mitra global yang bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi rakyatnya," ujar Menlu Retno, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.


        Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada pertemuan tingkat Menteri GNB menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB ke-17 yang akan diselenggarakan dengan tema "Peace, Sovereignty and Solidarity for Development" di Pulau Margarita, Venezuela pada 17-18 September 2016.


        Menlu Retno menyampaikan bahwa tema KTT GNB ke-17 "Perdamaian, Kedaulatan dan Solidaritas bagi Pembangunan" merupakan prinsip-prinsip dasar dari pembentukan GNB.


        Namun, kata dia, setelah 55 tahun sejak terbentuknya GNB, dunia masih dibayangi dengan kurangnya perdamaian, belum tercapainya kedaulatan dan solidaritas.


        Menurut Retno, hal itu dapat dilihat dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi dunia saat ini, seperti ketidakseimbangan politik dan ekonomi global, krisis pengungsi, ancaman dari terorisme, radikalisme dan ekstremisme serta konflik dan ketidakpercayaan antarnegara, termasuk di antara negara GNB.


        Untuk menanggapi berbagai tantangan yang dihapadi, Menlu RI menekankan bahwa perlu ada perubahan pola pikir oleh negara-negara GNB.


        "Dunia saat ini memerlukan Gerakan Non Blok abad ke-21, yaitu GNB yang berwawasan luas, pragmatis, inovatif dan efisien," ujar Menlu Retno.


        Untuk itu, lanjut dia, seluruh negara anggota GNB perlu mendorong setidaknya tiga langkah nyata. Pertama, GNB perlu memperkuat semangat multilateralisme, di mana seluruh negara memiliki suara yang sama.


        "GNB harus mendorong secara aktif dan memberikan kontribusi positif terhadap upaya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan dan Sekretariat PBB agar lebih selaras, transparan, efisien dan representatif," tutur Menlu RI.


        Kedua, menurut dia, GNB juga harus memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan tantangan ekonomi global melalui kemitraan global yang melibatkan seluruh pihak, termasuk kerja sama antar negara maju dan berkembang.


        Ketiga, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia mendorong negara-negara GNB untuk segera melakukan reformasi internal terkait cara kerja GNB agar tidak terjebak menjadi organisasi "talk show".


        "Benah diri sangat diperlukan agar GNB menjadi organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi, relevan, dan efektif dalam penanganan masalah global. Anggota GNB harus memimpin dengan memberi contoh memastikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan di tingkat global diterapkan di negaranya masing-masing, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam negeri dan dikawasannya," tegas Menlu RI.


        Pada kesempatan KTM GNB, Menlu RI juga menyampaikan rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.


        KTT GNB ke-17 akan dipimpin oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros, yang akan menjadi Ketua GNB periode 2016-2019 menggantikan Iran yang telah menjadi Ketua GNB sejak 2012. Delegasi RI direncanakan akan dipimpin oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla. (*)