Surabaya, (Antara Sumbar) - Dewan Pers mengakui hoax atau berita bohong semakin marak beredar melalui media sosial dan pihaknya akhir-akhir ini banyak menerima pengaduan mengenai hal itu.
"Hoax bagian dari abal-abalisme. Kita harus perangi," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di sela acara "Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat" di Surabaya, Kamis (19/10).
Dewan Pers baru saja menerima pengaduan dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki bahwa dia diberitakan menerima uang Rp200 miliar dari Panglima TNI. "Kita cek di mana alamatnya ternyata rumah kosong," katanya.
Yosep Adi mengatakan, hoax banyak diproduksi melalui media daring yang tak terdaftar di Dewan Pers, melalui media sosial dan juga kelompok Saracen. Untuk itu pihaknya menyatakan "hoax" harus diperangi bersama karena bukan hanya masalah di Indonesia.
"Bulan lalu saya baru pulang dari Hungaria diundang untuk menjadi observer Dewan Pers seluruh Eropa. Mereka mengeluhkan kondisi yang sama. Jerman, Georgia, Rusia bahkan Catalunya dan Spanyol menghadapi masalah yang sama dengan ide referendum," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa pers harus bisa menjadi alat untuk mensterilisasi berita-berita hoax dan membantah kebohongan-kebohongan yang dimunculkan terutama melalui media daring dan media sosial. Itu untuk merebut kepercayaan publik kembali terhadap pers.
"Kita tahu pasca Pemilihan Presiden 2014 dan kita lihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 DKI Jakarta, pers kehilangan kepercayaan dari publik karena publik lebih mempercayai berita-berita yang beredar di media sosial," katanya.
Hoax sama bahayanya dengan ajakan untuk radikalisme. Radikalisme bisa membuat fenomena orang bisa membuat tindakan ekstrim. Bahkan melakukan bom bunuh diri hanya dari informasi yang sebetulnya tidak tahu sumbernya dari mana karena melakukan komunikasi dari dunia maya.
"Tapi kalau berita hoax, bisa memecah belah bangsa karena ada orang yang sengaja melakukan adu domba antaragama, antarumat, bahkan antarkelompok yang berbeda," tuturnya. (*)
Berita Terkait
Ganjar akan adakan konferensi pers bahas hasil rekapitulasi suara
Kamis, 21 Maret 2024 9:09 Wib
Kapolres Dharmasraya : seluruh jajaran siap berkomunikasi dengan insan pers
Sabtu, 9 Maret 2024 11:32 Wib
Hadiri HPN, DPRD Agam komit dukung kebebasan pers
Selasa, 20 Februari 2024 4:43 Wib
Menteri BUMN tinjau pameran foto Pers Demo-Krasi dan Pembangunan
Senin, 19 Februari 2024 11:42 Wib
Erick Thohir: Sejarah negara tidak terlepas dari peran penting pers
Senin, 19 Februari 2024 9:17 Wib
Menteri BUMN harap ANTARA tidak menjadi sejarah
Senin, 19 Februari 2024 9:15 Wib
Rayakan HPN, ANTARA gelar Pameran Foto "PERS, DEMOKRASI, & PEMBANGUNAN"
Jumat, 16 Februari 2024 19:13 Wib
Dewan Pers dan tiga capres-cawapres gelar "Deklarasi Kemerdekaan Pers"
Minggu, 11 Februari 2024 5:10 Wib