KPPOD Rekomendasikan Padang Tingkatkan Interaksi dengan Pengusaha

Padang, (Antara Sumbar) - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat agar lebih meningkatkan interaksi dengan pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang lebih baik.

"Hasil pemeringkatan tata kelola ekonomi daerah Padang berada pada urutan ke-17 namun interaksi pemerintah daerah dan pelaku usaha mendapatkan indeks paling rendah hanya 35,83," kata Peneliti KPPOD Boedi Rheza di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu saat pemaparan hasil studi tata kelola ekonomi daerah dengan tema "Tata Kelola Ekonomi Daerah Road to Indonesian Development Forum" di hadiri kepala Bappeda Padang, Rudy Rinaldi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumbar, Muzakir Aziz dan pemangku kepentingan terkait.

Ia menilai interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha untuk membahas persoalan ekonomi cukup penting karena permasalahan dunia usaha di Padang dapat dipecahkan secara bersama.

"Interaksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk 'coffe morning' hingga diskusi baik formal maupun informal yang bisa merumuskan kebijakan soal investasi," ujar dia.

Selain itu ia juga menilai tidak semua pelaku usaha terutama yang skalanya masih kecil memiliki akses terhadap pengembangan usaha di Padang.

Salah satu solusinya adalah lewat forum komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah, interaksi kedua belah pihak penting karena akan mendorong perekonomian daerah, katanya.

Ia juga menilai perlu perencanaan anggaran yang mendorong pengembangan pelaku usaha di daerah.

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengumumkan kota Padang berada pada urutan ke-17 hasil kajian tata kelola ekonomi daerah berdasarkan survei yang dilakukan di 32 kota di Tanah Air.

Boedi menjelaskan dalam melakukan penilaian pihaknya menggunakan 10 variabel yaitu perizinan usaha, biaya transaksi, akses lahan, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, keamanan dan resolusi konflik, ketenagakerjaan dan kualitas peraturan daerah.

10 variabel tersebut diturunkan menjadi 36 indikator yang kemudian digali lebih dalam lewat pertanyaan kepada responden yaitu pelaku usaha di daerah mulai dari skala kecil hingga besar, kata dia.

Sejalan dengan itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sumbar Muzakir Aziz mengemukakan interaksi pemerintah kota dengan pelaku usaha di Padang nyaris tidak ada.

"Padahal kalau ingin membahas angkutan ada Organda, pariwisata ada Asita, persolan konstruksi ada Gapensi dan persoalan usaha ada Apindo, semua ini adalah mitra pemerintah yang bisa diajak bicara memberikan masukan pengembangan dunia usaha di Padang," kata dia.

Ia berharap pemerintah kota mengajak asosiasi yang ada untuk bersama-sama membahas perkembangan dunia usaha sehingga iklim usaha akan semakin berkembang.

Menyikapi hal itu Kepala Bappeda Padang, Rudy Rinaldi mengatakan hal itu akan menjadi masukan bagi pihaknya dan terkait izin usaha sudah diterapkan pelayanan satu pintu. (*)