Padang, (Antara Sumbar) - Komisi II DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah kota (Pemkot) mengawal pendistribusian garam beryodium terkait kemungkinan menipisnya pasokan garam beberapa bulan mendatang di daerah itu.
"Pemerintah melalui Dinas Perdagangan hendaknya dapat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar untuk menetapkan standar harga," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Rafli di Padang, Sabtu.
Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya permainan oknum distributor, agen serta peredaran garam tidak beryodium.
"Jika tidak, tentu ada kemungkinan garam beryodium sulit didapatkan. Apalagi setelah meninjau salah satu gudang garam beberapa hari lalu, diketahui stok garam menipis mulai Maret 2017," katanya.
Ia menjelaskan langkah konkret dari pemerintah setempat dalam menghadapi kondisi tersebut perlu dilakukan secepatnya agar tidak terjadi peredaran garam tidak beryodium di daerah itu.
Selain itu, ujarnya, pihak distributor garam beryodium hendaknya dapat membatasi permintaan ke agen agar tidak terjadi kecurangan dalam distribusi yang berdampaak kenaikan harga.
"Utamakan untuk kepentingan pasar atau masyarakat terlebih dahulu," katanya.
Senada dengan itu anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Azirwan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak menemukan penimbunan stok oleh oknum tertentu, namun perlu antisipasi pemerintah setempat sejak dini terkait kebutuhan garam beryodium masyarakat.
Ia menjelaskan menipisnya pasokan garam disebabkan tingginya permintaan di pasaran sehingga pihak distributor hendaknya dapat membatasi permintaan agen-agen yang berlebihan sebab dikhawatirkan terjadi penimbunan stok.
"Jangan nantinya ada penimbunan di gudang agen yang berimbas kenaikan harga yang tidak menentu," ujarnya.
Sementara itu, pemilik sekaligus distributor garam di Sumbar yakni Garam Tani Makmur Sejahtera, Lukmanulhakim mengatakan untuk mengantisipasi menipisnya pasokan garam, pihaknya telah menghubungi sejumlah perusahaan atau produsen garam di sejumlah daerah termasuk Medan, Bengkulu dan Sibolga, namun kebutuhan tidak mencukupi.
"Jadi pendistribusian akan dilakukan bertahap dan permintaan agen dibatasi," katanya.
Ia menyebutkan sisa pasokan garam untuk Sumbar 1.287 ton, kemudian ditambah pasokan dari PT Garam sebanyak 200 ton dan jumlah tersebut dinilai sudah sangat minim.
Secara keseluruhan, sebutnya, kebutuhan komoditi strategis tersebut untuk daerah sebanyak 2.500 ton per bulan sehingga dari sisa yang ada saat ini dibutuhkan tambahan 1.013 ton untuk memenuhi kebutuhan pasar.
"Tetap perlu antisipasi walaupun peredaran garam rataa-rata di Padanf per bulan 1.900 ton per bulan," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman mengatakan memang terjadi sedikit pergeseran harga dari Rp1.200/kg menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000/kg.
Namun, ia mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi untuk dapat mencari solusi menipisnya pasokan garam, menekan harga serta mengantisipasi peredaran garam tidak beryodium di Kota Padang.
"Awal Maret 2017 kami akan mengendalikan pendisitribusian dan mengontrol maksimal mulai dari distributor, penyalur da pengecer," katanya. (*)
DPRD Minta Pemkot Kawal Pendistribusian Garam Beryodium
Ilustrasi garam. (ANTARA) ( )
