Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan perlu ada sinergi antara kementerian dan lembaga untuk menangani tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.
"Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan langkah-langkah koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Saleh dihubungi di Jakarta, Senin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama Direktorat Jenderal Keimigrasian; Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian RI sebagai pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penanganan tenaga kerja asing ilegal.
Menurut Saleh, masing-masing pihak perlu menyusun langkah-langkah antisipatif sehingga tenaga kerja asing ilegal tidak dengan mudah masuk ke Indonesia.
"Jangan saling tunggu. Apalagi antara kementerian dan lembaga tersebut sudah ada tim pengawas orang asing yang bisa diandalkan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan menangkap 41 tenaga kerja asing asal China pada akhir pekan keempat November 2016.
Tenaga kerja asing ilegal itu bekerja di proyek pembangkit listrik dan pabrik baja di tiga lokasi, yaitu Palembang, Sumatra Utara dan Karawang.
Mereka rata-rata dipekerjakan perusahaan yang belum mengantongi izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Ada juga yang sudah memiliki IMTA, tetapi izin pekerjaan yang diberikan berbeda dengan pekerjaan di lapangan.
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan telah menindaklanjuti penangkapan itu dengan memanggil pemilik perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal tersebut. (*)
Berita Terkait
Legislator sesalkan pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI
Minggu, 27 Maret 2022 11:32 Wib
Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah perbaiki data kasus positif COVID-19
Senin, 6 April 2020 20:39 Wib
Pangkas eselonisasi, PAN pertanyakan penunjukan wamen
Jumat, 25 Oktober 2019 15:47 Wib
Anggota DPR minta pemerintah kaji ulang sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan
Kamis, 10 Oktober 2019 12:52 Wib
PAN dukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR
Kamis, 3 Oktober 2019 13:27 Wib
PAN tidak sepakat "power sharing"
Senin, 24 Juni 2019 17:02 Wib
PAN menilai pertemuan Jokowi-AHY dalam konteks politik kebangsaan
Jumat, 3 Mei 2019 15:20 Wib
PAN minta presiden hentikan pendataan penceramah oleh Kementerian Agama
Rabu, 23 Mei 2018 8:45 Wib