BNPB Geser Helikopter Pengebom Air dari Riau

Pekanbaru, (Antara Sumbar) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggeser tujuh unit helikopter dan pesawat pengebom air dari Provinsi Riau setelah wilayah itu dianggap kondusif dari kebakaran hutan dan lahan.

"Hasil rapat bersama Menkopolhukam beberapa waktu lalu, Riau dianggap sudah kondusif dari Karhutla. Untuk itu, BNPB menggeser pesawat kembali ke Jakarta," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Edwar Sanger kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Sebanyak empat unit helikopter jenis MI-8MVT UR-CMI, MI-171, MI-8MVT UR-CMJ dan MI-172 yang diperbantukan BNPB secara bertahap sejak April 2016 lalu telah digeser dalam beberapa hari terakhir.

Selain helikopter, dua pesawat pengebom air jenis Air Tractor dan satu pesawat modifikasi cuaca jenis Cassa juga turut ditarik ke Jakarta.

Meski begitu, Edwar mengatakan BNPB tetap menyiagakan dua heli jenis Sikorsky dan MI-8 di Riau mengingat kebakaran hutan dan lahan masih terpantau di sejumlah wilayah.

"Kita minta dua helikopter Sikorsky masih tetap berada di Riau untuk siaga mengingat masih terpantau titik panas," ujarnya.

Menurutnya kedua helikopter tersebut akan tetap berada di Riau hingga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru memastikan Provinsi Riau memasuki musim hujan.

"Apabila BMKG sudah memastikan Riau masuk musim hujan, maka tentu kita evaluasi dan dua heli akan segera dikembalikan ke BNPB," ujarnya.

Selama 2016 ini, Riau dianggap berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga 60 persen. Hal itu tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, BPBD yang tergabung dalam Satuan Tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dirilis Satgas siaga darurat, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merata di Riau sejak Januari hingga kini telah menghanguskan sekitar 3.743 hektare. Sementara itu sejauh ini 95 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dalam perkara Karhutla termasuk dua diantaranya dari kalangan korporasi yakni PT WSSI dan SSP juga terjerat kasus yang sama. (*)