Pemkab Pesisir Selatan siap koordinasikan dugaan pembalakan hutan di Lubuk Nyiur

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat siap fasilitasi warga Nagari (desa adat) Lubuk Nyiur Kecamatan Batang Kapas soal dugaan pembalakan hutan yang kerap memicu bencana ekologis.

Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup Fitriadi Amdar mengatakan kehutanan merupakan kewenangan provinsi, namun begitu ia siap memfasilitasi keluhan warga Lubuk Nyiur.

"Secara administratif kami siap koordinasi dengan provinsi terkait dugaan perusakan hutan itu. Di sini kan ada UPT KPHP," ujarnya di Painan, Minggu (18/03).

Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah tahun 2013 kewenangan kehutanan, kelautan dan pertambangan bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten, tapi pemerintah provinsi.

Fitriadi melanjutkan pemerintah kabupaten menurutnya wajib mengkoordinasikan aduan masyarakat soal dugaan praktek pembalakan hutan, karena lokasi serta dampak ekologis dari perbuatan itu ada di Pesisir Selatan.

Karena itu dirinya meminta masyarakat untuk menyampaikan laporan secara tertulis yang dilengkapi data dugaan pembalakan. Setelah itu lokasi hutan yang dijarah pelaku dan siapa yang melakukan kegiatan.

"Tidak usah takut untuk melaporkan. Identitas pelapor jadi rahasia kami. Apalagi saat ini ada Undang-undang perlindungan saksi," terang Ftriadi.

Masyarakat Nagari (desa) Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta agar penegak hukum serius menindak pembalakan liar.

Sebab tidak sedikit kerugian yang ditanggung masyarakat setempat yang berada di bagian hilir akibat aksi tidak bertanggungjawab itu. Bahkan turut merugikan negara dan daerah, dengan rusaknya infrastruktur akibat dampak bencana.

"Sebagai contoh jembatan Lubuk Nyiur ini. Sudah tak terhitung kalinya rusak akibat banjir. Sementara mereka terkesan tidak tersentuh hukum," ungkap Nafsil Diiri, (56) warga Lubuk Nyiur.

Mereka membenarkan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebutkan salah satu pemicu bencana banjir di Pesisir Selatan, termasuk di Batang Kapas adalah akibat maraknya aksi penebangan hutan.

Dugaan itu ia sampa8kan ketika meninjau lokasi terdampak bencana di Pesisir Selatan dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat yang juga mengalami bencana banjir bandang.

Apalagi menurutnya kondisi geografis dan topografis daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu sebagian besar tebing curam yang beriirisan dengan jalan dan langsung menuju sungai, sehingga luncuran air cepat.

Padahal ia menilai hutan di Sumatera Barat lebih baik dibanding daerah lain, dengan air yang bening. Mengonfirmasi catchment areanya yang baik.

Nafsil melanjutkan tidak terhitung kerugian yang diderita masyarakat akibat banjir sejak 10 tahun terakhir. Area pertanian merupakan langganan tetap. Begitu juga dengan usaha peternakan.

Namun pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan justeru semakin masif menebang hutan. Kawasan penyanggah di bagian hulu sungai sudah tidak berdaya lagi menahan laju curah hujan yang semakin ekstrem.

Namun demikian kelakuan tidak bermoral penjarah hutan itu justeru kian menjadi-jadi. Mereka seperti tutup mata, bahkan seakan tidak ada kejadian saja akibat penebangan hutan.

"Jika pada pemerintah nagari kami tidak bisa berharap, tentu kami berharap pada penegak hukum," sebutnya.

Nagari Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo, Koto Gunung dan Nagari Tuik mengalami rusak cukup parah akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada Kamis, 7 Maret. Ratusan Hektare lahan pertanian hancur.

Puluhan rumah masyarakat mengalami kerusakan. Beberapa ada yang hanyut terseret arus, sehingga ratusan jiwa mesti rela kehilangan tempat bernaung dan kini tinggal di tenda pengungsian.

Banjir pun turut merusak sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Selain itu juga merendam fasilitas kesehatan, sosial dan fasilitas pendidikan. Masa depan anak bangsa tergadaikan akibat aksi pembalakan.

Padahal pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 telah menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama pembangunan. Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai tumpuan utama.

"Jika sarana dan prasarananya tidak baik tentu target tersebut sulit untuk dicapai. Setidaknya menjadi berbiaya mahal, karena sering rusak akibat bencana ekologis," tuturnya.

Kecamatan Batang Kapas, khususnya Nagari Lubuk Nyiur merupakan salah satu wilayah terdampak yang dikunjungi Mentri Sosial Tri Rismaharini. Mensos bahkan membantu 19 unit torant penampung air.

Kemudian juga membantu 10 unit pompa air beserta dua unit genset. Matan Wali Kota Surabaya itu juga menyewakan alat berat untuk membersihkan sedimen lumpur yang menutup badan jalan.