Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Madya atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 99,16 persen.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
“Capaian UHC 99,16 persen menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga,” ujar Hendri usai menerima penghargaan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa.
Ia menambahkan dukungan kebijakan dan penganggaran daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan dari pemerintah.
Menurut Hendri, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung Program JKN.
“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata,” katanya.
Penghargaan UHC Awards 2026 tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan data segmentasi kepesertaan JKN di Padang Panjang, kontribusi terbesar berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD pemerintah daerah sebanyak 22.554 peserta, disusul PBI Jaminan Kesehatan sebanyak 15.994 peserta. Selanjutnya segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) tercatat 12.455 peserta dan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) sebanyak 6.416 peserta.
Sementara itu, segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) tercatat 3.746 peserta dan segmen Bukan Pekerja (BP) sebanyak 2.453 peserta.
Kepala Dinas Kesehatan Padang Panjang dr. Sonya Thermiarto menyebutkan hingga 1 Januari 2026, dari total penduduk sebanyak 64.159 jiwa, sebanyak 63.618 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Masih terdapat sekitar 541 jiwa yang belum terdaftar. Namun, capaian UHC di awal 2026 tetap stabil di angka 99,16 persen dan mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
