Sawahlunto (ANTARA) - Wali Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Riyanda Putra mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat transparansi publik dengan rutin memperbarui laporan capaian program dan penyerapan anggaran melalui media sosial masing-masing atau berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Masyarakat berhak tahu apa yang kita kerjakan dan sejauh mana progresnya. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Wali Kota Riyanda Putra di Sawahlunto, Sabtu.
Ia menjelaskan, dorongan tersebut bukan semata-mata bentuk pelaporan kinerja, namun juga langkah membangun simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat. Melalui publikasi, warga memperoleh hak informasi tentang program pembangunan, sementara ASN dan pejabat dapat memperoleh pelajaran serta umpan balik dari tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja mereka.
"Transparansi ini kerja dua arah. Warga tahu apa yang kita lakukan, dan kita pun mendapat masukan untuk memperbaiki mutu layanan dan arah kebijakan,” ujarnya menegaskan.
Wali kota juga menyarankan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan media sosial secara kreatif dengan menampilkan infografis, video pendek, maupun testimoni warga penerima manfaat. Sementara laporan formal dan data teknis bisa dikoordinasikan melalui pola diseminasi informasi publik yang difasilitasi Dinas Kominfo.
Ia menambahkan, publikasi terbuka ini juga menjadi sarana evaluasi internal serta pembelajaran kolektif antarperangkat daerah. Melalui data yang jelas dan transparan, OPD dapat menyiapkan argumentasi yang kuat ketika mengajukan dukungan program ke pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
"Keterbukaan bisa membuka peluang baru. Data yang akurat menjadi bukti konkret bagi daerah saat menjemput dukungan program dari pemerintah pusat,” kata dia.
Wali Kota Riyanda menekankan, ASN jangan takut terhadap kritik publik. Setiap pendapat masyarakat harus dipandang sebagai database sosial yang membantu memperbaiki mutu pelayanan publik dan arah kebijakan daerah.
Pendekatan partisipatif ini diharapkan menumbuhkan budaya kerja yang lebih adaptif dan komunikatif di lingkungan Pemko Sawahlunto.
Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip Sawahlunto Maju, yang menekankan birokrasi responsif, adaptif, dan berdampak nyata. Langkah itu juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.
