Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membahas kesejahteraan warganya pasca pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
"Kami menghadap Pak Sekjen Kemensos RI (kemarin) membahas berbagai aspek terkait sarana, prasarana, dan program bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, untuk masyarakat penerima manfaat di Kota Pariaman,” kata Wali Kota Pariaman Yota Balad di Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan pertemuan tersebut fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Pariaman melalui berbagai program dan bantuan yang berasal dari Kemensos dan berkaitan dengan kementerian itu.
Ia menyebutkan poin penting dalam audiensi itu yaitu di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya hal tersebut penting disampaikan karena dengan adanya pemotongan TKD maka berimbas pada keuangan daerah. Namun ia berharap kebijakan itu tidak berdampak pada pengurangan jumlah penerima PKH yang ada di Pariaman.
"Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima PKH di Pariaman," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga meminta Kemensos dapat memindahkan pembayaran premi kepesertaan BPJS Kesehatan untuk warga Pariaman ekonomi kurang mampu yang selama ini ditanggung pemerintah daerah melalui APBD ke peserta BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN).
Pariaman dalam beberapa tahun ini mendapatkan UHC karena premi BPJS Kesehatan warga ekonomi kurang mampu di daerah itu dibayarkan melalui APBD sehingga warganya bebas berobat ke rumah sakit.
"Kami di Pemerintah Kota Pariaman terkendala dana akibat Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan adanya Bantuan Lumbung Sosial yang ada di Kemensos sebagai antisipasi terjadinya bencana alam di Pariaman karena daerah yang berada di pesisir pantai itu terletak di zona merah gempa dan tsunami.
“Kami juga masih mempunyai masyarakat yang memerlukan bantuan alat-alat bantu untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat dan lain-lain. Kami berharap bantuan ini dapat difasilitasi oleh Kementerian Sosial,” kata dia.
Pada audiensi tersebut, Pemkot Pariaman juga menindaklanjuti proposal pembangunan Sekolah Rakyat yang pernah diusulkan daerah itu kepada Kemensos.
“Terkait Sekolah Rakyat, kami telah melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemensos, baik administrasi dan kelengkapan lainnya. Kami berharap realisasi Sekolah Rakyat di Kota Pariaman sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Tahun 2026 mendatang,” tambahnya.
