Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) meningkatkan pengelolaan barang milik daerah (BMD) guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.
"Kita sadari bersama tantangan dalam pengelolaan BMD masih ada. Mulai dari ketidaksesuaian data, potensi penyalahgunaan aset, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset yang ada," kata Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi saat membuka Sosialisasi Transpransi BMD di Pemerintah Kota Pariaman di Pariaman, Kamis.
Padahal, lanjutnya BMD merupakan amanah dari rakyat yang harus dikelola pemerintah dengan baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
Menurutnya dengan pengelolaan yang baik maka berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya di Pariaman.
Oleh karena itu, ia menekankan kepada jajarannya agar menjadikan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut menjadi momentum menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen untuk mendata dan mengelola BMD dengan sebaik-baiknya.
“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jadikan pemerintah daerah kita sebagai contoh pengelolaan aset yang bersih dan professional," katanya.
Ia menegaskan kepada jajarannya untuk segera mengimplementasikan pembahasan dalam kegiatan tersebut di unit kerja masing-masing guna meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Mukhlis saat menjadi narasumber pada kegiatan tersebut menyampaikan sosialisasi itu dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan aset yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan BMD.
Selain itu, lanjutnya juga sebagai upaya penguatan tata kelola aset daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar konsep melainkan fondasi esensial bagi tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keduanya berfungsi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran, dan secara signifikan berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi," tambahnya.
