Jakarta (ANTARA) - Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline menilai presiden Prabowo Subianto tidak mengedepankan rasa dendam dengan melantik Djamari Chaniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
"Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu," kata Edna dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dendam masa lalu itu merujuk pada fakta bahwa Djamari merupakan Sekretaris dari Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998.
Menurut Edna, Prabowo lebih mempertimbangkan pengalaman Djamari di dunia militer serta kedekatan secara personal di masa lalu.
Dia menjelaskan, kedekatan antara Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Djamari terjadi ketika ketiganya masih berstatus siswa di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata RI).
Kala itu, kata Edna, Prabowo dan Sjafrie berada pada satu angkatan yang sama yakni 1974. Sedangkan, Djamari merupakan senior keduanya karena berada di angkatan 1971.
"Di sinilah, terjadi kedekatan karena Djamari yang merupakan letting 1971 adalah “pengasuh” letting 1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Sjafrie," jelas Enda.
"Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di AKABRI," tambah Edna yang juga sebagai eks wartawan Harian Kompas khusus bidang militer itu.
Kedekatan sejak dini ini yang membuat hubungannya tetap terjaga hingga saat ini. Kedekatan ini pun akhirnya membawa Djamari masuk ke Partai Gerindra setelah purna tugas sebagai perwira Angkatan Darat.
Dari segi pengalaman, Djamari juga telah malang melintang di dunia militer dengan pernah menjabat berapa jabatan strategis seperti Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
"Djamari juga memiliki pengalaman politik 1997-1998 sebagai anggota MPR," jelas Edna.
