Lubukbasung (ANTARA) - Kabupaten Agam, Sumatera Barat manfaatkan tapping box atau alat perekam transaksi pajak daerah untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target Rp207 miliar tercapai nantinya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agam, Endrimelson di Lubuk Basung, Sabtu, mengatakan penerapan tapping box tersebut sedang disosialisasikan ke petugas lapangan.
"Tapping box salah satu langkah strategis yang untuk mendukung optimalisasi PAD," katanya
Ia mengatakan tapping box merupakan alat perekam data transaksi yang terhubung langsung dengan sistem kasir (Point of Sales/POS) milik wajib pajak.
Program ini diinisiasi Bapenda Kabupaten Agam dan difokuskan pada sektor usaha rumah makan, restoran, hotel, hiburan, pusat olahraga, dan parkir.
Alat ini disediakan oleh Bank Nagari selaku pihak ketiga atau vendor penyedia tapping box yang terkoneksi secara online dengan sistem Bapenda.
“Setiap transaksi yang mengandung objek pajak daerah dapat tercatat dan terpantau secara otomatis oleh pemerintah daerah,” katanya
Ia menambahkan fungsi utama tapping box ini untuk mencatat dan memonitor seluruh transaksi wajib pajak secara real time, sehingga membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan alat ini sangat penting dalam menghitung potensi pajak daerah secara lebih akurat dan transparan.
"Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas usaha yang mengandung unsur objek pajak daerah," katanya.
Selain memberikan manfaat bagi pemerintah, tapping box juga membawa keuntungan signifikan bagi pelaku usaha yakni, memudahkan pelaporan pajak secara otomatis dan akurat, mengurangi risiko kesalahan pelaporan yang berujung pada sanksi atau denda.
Setelah itu meningkatkan efisiensi operasional bisnis, mendorong transparansi transaksi yang berkaitan dengan objek pajak, sehingga memperkuat integritas dan meningkatkan kepercayaan pemerintah kepada pelaku usaha.
"Saya berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perpajakan daerah, demi terwujudnya sistem pengelolaan pajak yang modern, efektif, dan berkelanjutan," katanya.
