Lubuk Basung (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat sebanyak 1.406 unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak banjir hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir November 2025.
"Ke 1.406 pelaku UMKM tersebar di Kecamatan Palembayan, Palupuh, Matur, Malalak, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari dan lainnya," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Agam, Endrimelson di Lubuk Basung, Rabu.
Ia mengatakan kerugian pelaku UMKM akibat bencana itu sekitar Rp220 miliar.
Pelaku UMKM terdampak tersebut akibat lokasi usaha mereka rusak dampak bencana banjir bandang, tanah longsor, banjir dan lainnya.
Usaha Mikro Kecil Menengah itu berupa perdagangan, kuliner dan usaha lainnya.
"Ini berdasarkan pendataan yang kita lakukan setelah beberapa hari bencana dan kita akan melakukan verifikasi ulang," katanya.
Ia menambahkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam melakukan pengimputan data dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Ini sebagai tindaklanjut atas dampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Agam.
Data ini sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan pemulihan bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif.
"Data yang akurat dan mutakhir membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat," katanya.
Data terdampak yang diupayakan adalah data sosial ekonomi berupa data mengenai mata pencaharian yang hilang, potensi sumber pendapatan yang hilang tersimpulkan dalam ruang lingkup sebagai usaha kecil dan mikro serta akses terhadap bantuan finansial seperti bantuan langsung tunai untuk kedepannya.
Kegiatan ini dikoordinir oleh Bappeda dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Sementara Kepala Bappeda Hamdi mengatakan, data yang dikumpulkan diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan sehingga perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan terintegrasi.
"Pentingnya komitmen dan kecepatan seluruh OPD dalam memenuhi kebutuhan data tersebut dan mengarahkan agar setiap OPD teknis segera menyelesaikan proses penginputan data, agar proses penyusunan dokumen R3P dapat segera dilanjutkan sesuai jadwal," katanya.
Data yang diinputkan meliputi data masyarakat yang terdampak by name bay adres untuk UMKM, tingkat kerusakan, luasan fisik beserta nilai permeternya, taksiran nilai kerusakan, taksiran nilai kerugian dan asumsi kerusakan.
Luasan fisik diambil rata-rata untuk Kabupaten Agam dengan mempedomani nilai dibawah Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung negara yang sederhana.
Dimana pelaku usaha kehilangan mata pencarian dengan asumsi kerusakan tempat usaha, alat sarana prasarana produksi termasuk bahan baku hancur dan hanyut.
"Saya berharap segera menuntaskan kewajiban administrasi kebencanaan, sehingga proses penanganan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi, dapat segera dilaksanakan demi pemulihan UMKM dan pembangunan daerah," katanya.
